Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPATK Telusuri 3.100 Wajib Pajak Terkait Perambahan Hutan dan Pencurian Ikan

Kompas.com - 17/02/2015, 15:41 WIB
Sabrina Asril

Penulis


BOGOR, KOMPAS.com
 — Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) M Yusuf mengaku sudah melaporkan sejumlah potensi kerugian negara terkait perambahan hutan dan pencurian ikan kepada Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Selasa (17/2/2015) siang.

Yusuf melaporkan, saat ini PPATK tengah menyelidiki 3.100 wajib pajak besar yang terkait dengan kasus-kasus itu.

"Kami sedang analisis 3.100 wajib pajak besar," kata Yusuf seusai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa siang.

Rapat itu juga dihadiri Wakapolri Komjen Badrodin Haiti, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, serta Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya.

Yusuf menceritakan, wajib pajak besar yang menjadi buruan PPATK adalah yang menyetorkan pajak sebesar Rp 168 juta hingga Rp 1,9 triliun.

Dari total 3.100 wajib pajak besar itu, Yusuf mengungkapkan, ada 10 wajib pajak besar yang sudah diselidiki. Nilai pajak 10 wajib pajak besar itu mencapai Rp 33 triliun. Laporan itu, lanjut Yusuf, merupakan laporan transaksi milik perusahaan dan pribadi.

Menurut Yusuf, PPATK mensinyalir adanya potensi kerugian negara dari para wajib pajak besar yang melakukan illegal logging dan illegal fishing itu. Oleh karena itu, PPATK bekerja sama dengan penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan-temuan ini.

Yusuf menuturkan, penegakan hukum terhadap perusahaan illegal logging dan illegal fishing ini diperlukan untuk menggenjot perolehan pajak. Dia melihat, kerugian negara nyata terjadi dengan adanya pajak terutang hingga keterangan surat pajak kurang bayar.

"Informasi dari Bu Susi soal perusahaan di perikanan dan Bu Siti dari perusahaan kehutanan tentu akan memberikan tambahan," ucap Yusuf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan Agar Anggaran Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan Agar Anggaran Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com