Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Datangi KPK, Hasto Kristiyanto Diterima Tim Pengawas Internal

Kompas.com - 09/02/2015, 19:45 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/2/2015). Ia diterima tim pengawas internal KPK.

"Diterima tim pengawas internal," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha.

Kedatangan Hasto ini dalam rangka memenuhi undangan KPK untuk mengklarifikasi pernyataannya di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat. Ketika itu, Hasto menyampaikan bahwa Ketua KPK Abraham Samad melakukan politik praktis menjelang Pemilihan Presiden 2014 dengan berinisiatif mendekati partai-partai untuk menjadikannya sebagai calon wakil presiden.

Menurut Priharsa, Hasto tidak bertemu pimpinan KPK, termasuk Abraham Samad. Seusai pertemuan, Hasto mengatakan bahwa KPK mengapresiasi langkah yang dilakukannya.

"(KPK) memberikan apresiasi atas keterangan yang saya berikan," kata Hasto, saat ke luar Gedung KPK.

Hasto berada di Gedung KPK selama kurang lebih dua jam. Menurut dia, pertemuan dengan pimpinan KPK berlangsung dalam suasana santai. KPK, kata Hasto, ingin menggali kebenaran tudingannya terhadap Abraham Samad.

"KPK betul-betul ingin mengungkapkan kebenaran yang ada di sini, apakah terjadi pelanggaran etika dan itulah yang saya sampaikan, bukti-bukti pelanggaran kode etik," kata dia.

Kepada wartawan, Hasto mengaku telah menyampaikan keterangan secara jujur dan lengkap disertai bukti-bukti. Sejumlah bukti yang diserahkan di antaranya berupa keterangan saksi, dokumen, dan data yang disimpan dalam compact disk.

"Buktinya tentu saja adalah bukti-bukti pertemuan, ada banyaklah, ada foto, ada pernyataan saksi di situ, kemudian ada bukti-bukti juga yang masih dipegang oleh Bareskrim sehingga kita meminta mengharapkan agar kerja sama dari lembaga ini," tutur Hasto.

Ia juga kembali menekankan bahwa apa yang dilakukannya bukan untuk memperlemah KPK. Hasto mengklaim ingin menyelamatkan KPK dari oknum yang memiliki kepentingan politik. Menurut dia, KPK perlu membentuk komite etik untuk menelusuri dugaan pelanggaran yang dilakukan Abraham.

Sebelumnya, dua pekan lalu, dalam sebuah jumpa pers, Hasto menuding Abraham terlibat dalam politik praktis dengan berinisiatif mendekati partai-partai untuk menjadikannya sebagai calon wakil presiden. Hal itu juga diungkap dalam artikel di Kompasiana berjudul "Rumah Kaca Abraham Samad". Artikel tersebut ditulis Sawito Kartowibowo. Dalam artikel tersebut disebutkan bahwa Samad pernah beberapa kali bertemu dengan petinggi parpol dan membahas beberapa isu, termasuk tawaran bantuan dalam penanganan kasus politisi Emir Moeis yang tersandung perkara korupsi.

Abraham Samad membantah pernyataan Hasto dan menganggap tuduhan itu adalah fitnah. Ia mengakui bahwa dirinya sempat digadang-gadang menjadi cawapres. Namun, ia mengklaim tidak pernah berinisiatif untuk menjadi cawapres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Nasional
Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Nasional
Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com