Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Biar Enggak Heboh Terus, Hati-hati Ajukan Nama Calon Kapolri Baru"

Kompas.com - 04/02/2015, 12:52 WIB
Kontributor Yogyakarta, Wijaya Kusuma

Penulis


YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Setelah menerima telepon dari Presiden Joko Widodo yang mengaku tidak akan melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, Ketua Tim Independen Syafii Maarif mengatakan bahwa penggantinya akan ditentukan melalui mekanisme pencalonan dari awal. Namun, siapa yang akan menggantikan, Buya menyatakan itu bahwa bukanlah wewenang Tim Independen yang beranggotakan sembilan orang.

Menurut mantan Ketua PP Muhammadiyah ini, tim tidak mempunyai wewenang dalam mengusulkan nama.

"Kompolnas yang mengusulkan nama ke Presiden. Tim Sembilan tidak punya wewenang," ujar Syafii di Kampus UMY, Rabu (4/2/2015).

Namun demikian, Syafii berharap bahwa nantinya usulan nama calon kapolri yang diajukan ke Presiden tidak lagi menimbulkan pro dan kontra.

Oleh karena itu, Kompolnas perlu berhati-hati dalam mengajukan nama calon. Menurut dia, masih banyak perwira yang bersih.

"Masih banyak jenderal yang lumayan bersih. Biar enggak heboh terus, Kompolnas perlu berhati-hati mengajukan nama," pungkasnya.

Sebelumnya, Syafii mengatakan, dirinya mendapat telepon bahwa Jokowi tidak akan melantik Budi Gunawan.

"Ya saya mendapatkan telepon dari Pak Presiden mengenai BG. Di telepon, Pak Presiden menyatakan batal melantik BG sebagai Kapolri," tuturnya.

Syafii mengaku senang dengan keputusan tersebut dan segera memberitahukan ke beberapa koleganya melalui pesan singkat. Keputusan itu, menurut dia, sudah sesuai dengan aspirasi dan masukan dari Tim Independen. (Baca: Tim Independen Rekomendasikan Komjen Budi Gunawan Tidak Dilantik!)

Presiden sudah bertemu dengan sejumlah pihak membahas soal polemik pergantian Kapolri. Terakhir, Jokowi bertemu para petinggi Koalisi Indonesia Hebat. KIH berharap Presiden menunggu hasil sidang praperadilan yang diajukan Budi Gunawan. (Baca: Bertemu Jokowi, Ini Saran yang Disampaikan Para Petinggi KIH soal Budi Gunawan)

Pembacaan gugatan Budi akan dibacakan dalam sidang praperadilan pada Senin pekan depan setelah KPK sebagai termohon tidak hadir dalam sidang yang digelar pada Senin (2/2/2015). Budi mempermasalahkan penetapan tersangkanya oleh KPK. Rencananya, putusan akan dibacakan pada Kamis (13/2/2015).

Jokowi mengaku akan mengambil keputusan soal pergantian kepala Polri pada pekan depan. Menurut Jokowi, saat ini masih ada beberapa hal yang harus ia selesaikan sebelum mengambil keputusan final. (Baca: Minggu Depan, Jokowi Ambil Keputusan soal Budi Gunawan)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com