Komunikasi Jokowi dengan Parpol Pendukung Dinilai Tidak Harmonis

JAKARTA, KOMPAS.com — Munculnya polemik pergantian kepala Polri dinilai karena tidak efektifnya komunikasi antara Presiden Joko Widodo dengan semua partai pendukungnya. Hal itu mencuat dalam diskusi antara Koalisi Masyarakat Sipil dengan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Hasyim Muzadi, Jumat (30/1/2015).

"Ada komunikasi yang belum harmonis dari Presiden dengan partai politik," kata rohaniwan yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil, Romo Benny Susetyo, seusai bertemu dengan Hasyim, di Gedung Wantimpres, Jakarta.

Benny mengatakan, polemik mengenai pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai kepala Polri harus diselesaikan dengan pendekatan hukum dan kultural. Proses hukum harus berjalan dan keputusan pelantikan Budi harus diambil dengan mempertimbangkan penuh aspirasi masyarakat.

"Pendekatan itu akan dilakukan Pak Hasyim kepada KPK dan parpol. Pak Hasyim mencoba memfasilitasi, mencari cara, bukan hanya soal hukum, tapi juga soal kultural," ujarnya.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil menemui Hasyim untuk menyampaikan agar pelantikan Budi dibatalkan karena derasnya penolakan dari masyarakat. Penolakan muncul karena Budi menjadi tersangka kasus dugaan korupsi.

Saat bertemu Hasyim, Benny didampingi oleh Ray Rangkuti, Riza Damanik, dan Dani Setiawan. Pertemuan tertutup itu berlangsung sekitar satu jam.

Ketua tim independen Syafii Maarif sebelumnya mengungkapkan adanya perbedaan pandangan antara pihaknya dan Wantimpres perihal polemik pergantian kepala Polri. (Baca: Syafii: Wantimpres Tidak Satu Suara, Tiga Orang Minta Budi Gunawan Dilantik)

Menurut Syafii, dalam pertemuan tim independen dengan Presiden Jokowi, Rabu (28/1/2015) siang, terungkap bahwa tiga anggota Wantimpres menyarankan Jokowi melantik Budi sebagai kepala Polri.