Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Habibie: Penegak Hukum Itu Harus Obyektif, tetapi Subyektif untuk Kepentingan Rakyat

Kompas.com - 29/01/2015, 20:35 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden ketiga Republik Indonesia BJ Habibie mengatakan, penegak hukum harus berpihak pada kepentingan rakyat. Penegak hukum, kata dia, tidak bisa berlindung di balik undang-undang, tetapi tak membawa manfaat apa pun kepada rakyat. Hal tersebut disampaikan Habibie setelah bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (29/1/2015).

“Institusi penegak hukum itu harus obyektif, tetapi subyektif terhadap kepentingan rakyat. Untuk menjelaskan itu tidak cukup lima menit saya jelaskan, ya benar it’s impossible,” kata Habibie.

“Jangan kita bilang oh menurut undang-undang internasional, menurut undang-undang itu semua obyektif dan sebagainya. Tapi kalau pada akhirnya rakyat kita lihat tidak kebagian apa-apa, no!” lanjut dia.

Teknokrat lulusan Jerman ini yakin bahwa Jokowi bisa menjadi pemimpin yang lebih baik dari dirinya. Habibie pun menggunakan istilah “Pakde” untuk menyebut dirinya.

“Saya yakin he must be better dari eyangnya, dari pakdenya. Kalau enggak, enggak ada progress. Menilai kepemimpinan seseorang itu kalau yang dia pimpin lebih hebat dari dirinya,” kata Habibie.

Mendengar perkataan Habibie, Jokowi tampak mengangguk dan tersenyum. Di akhir pernyataannya, Habibie berpesan kepada wartawan yang biasa meliput kegiatan Presiden.

“Oke, sekarang jaga baik-baik ya (Jokowi),” tutup Habibie.

Sejak akhir pekan lalu, Presiden Jokowi memanggil berbagai pihak untuk diminta pendapatnya soal konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian RI. Jokowi sudah membentuk Tim Independen yang merupakan mantan pimpinan sejumlah lembaga, yaitu Polri, KPK, dan juga pakar, Dewan Pertimbangan Presiden, hingga Komisi Kepolisian Nasional.

Jokowi juga bertemu dengan tokoh seperti mantan rivalnya, Prabowo Subianto, dan BJ Habibie pada hari ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

Nasional
PAN DKI Ingin Duetkan Anak Zulhas dan Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024

PAN DKI Ingin Duetkan Anak Zulhas dan Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Biodiesel Berbasis Sawit Jadi Komoditas Unggulan Ekspor Indonesia

Biodiesel Berbasis Sawit Jadi Komoditas Unggulan Ekspor Indonesia

Nasional
Bicara Pilkada Sumbar 2024, Zulhas: PAN Calon Gubernurnya, Wakil dari Gerindra

Bicara Pilkada Sumbar 2024, Zulhas: PAN Calon Gubernurnya, Wakil dari Gerindra

Nasional
Sejahterakan Pekebun, BPDPKS Dukung Kenaikan Pendanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat

Sejahterakan Pekebun, BPDPKS Dukung Kenaikan Pendanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat

Nasional
Miliki Manfaat yang Luas, Minyak Kelapa Sawit Disebut Paling Potensial untuk Diolah Jadi Energi

Miliki Manfaat yang Luas, Minyak Kelapa Sawit Disebut Paling Potensial untuk Diolah Jadi Energi

Nasional
Pegawai Pajak Yulmanizar Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap Rp 17,9 Miliar

Pegawai Pajak Yulmanizar Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap Rp 17,9 Miliar

Nasional
PAN Yakin IKN Tetap Lanjut meski Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

PAN Yakin IKN Tetap Lanjut meski Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Tingkat Kemiskinan Ekstrem di 6 Provinsi Papua Masih Tinggi

Tingkat Kemiskinan Ekstrem di 6 Provinsi Papua Masih Tinggi

Nasional
Kasus 109 Ton Emas Antam, Kejagung: Emasnya Asli, tapi Perolehannya Ilegal

Kasus 109 Ton Emas Antam, Kejagung: Emasnya Asli, tapi Perolehannya Ilegal

Nasional
35 Bakal Calon Kepala Daerah Dapat Rekomendasi PKB, Ini Daftarnya

35 Bakal Calon Kepala Daerah Dapat Rekomendasi PKB, Ini Daftarnya

Nasional
Pemerintah Targetkan Kemiskinan Ekstrem Kurang dari 1 Persen di Akhir Kepemimpinan Jokowi

Pemerintah Targetkan Kemiskinan Ekstrem Kurang dari 1 Persen di Akhir Kepemimpinan Jokowi

Nasional
PKB Klaim Kian Banyak Relawan Dorong Kiai Marzuki di Pilkada Jatim

PKB Klaim Kian Banyak Relawan Dorong Kiai Marzuki di Pilkada Jatim

Nasional
Menpora Ungkap Pertemuan Prabowo-Ridwan Kamil Bahas Pilkada Jabar

Menpora Ungkap Pertemuan Prabowo-Ridwan Kamil Bahas Pilkada Jabar

Nasional
Anggota DPR Minta Pemerintah Jelaskan Detail Izin Usaha Tambang Ormas

Anggota DPR Minta Pemerintah Jelaskan Detail Izin Usaha Tambang Ormas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com