Setelah Sambangi KPK, Tim dari Komnas HAM Juga Akan ke Mabes Polri

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru bicara Tim Penyelidikan Dugaan Kriminalisasi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Roichatul Aswidah mengatakan, pihaknya juga akan mendatangi Mabes Polri untuk menghimpun informasi. Hal tersebut dikatakannya saat menyambangi Gedung KPK sebagai upaya untuk mengumpulkan data dari lembaga antikorupsi itu.

"Ya nanti kita lihat dari data dan informasi yang diperoleh. Kami juga akan menghimpun informasi dan data dari pihak kepolisian," ujar Roichatul di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (27/1/2015).

Roichatul mengatakan, tim tersebut berencana menyambangi Mabes Polri pada esok hari. Tim Penyelidikan Dugaan Kriminalisasi Pimpinan KPK, kata dia, juga akan meminta data, informasi, dan keterangan dari Badan Reserse Kriminal Polri sebagai rangkaian penyelidikan atas dugaan kriminalisasi terhadap pimpinan KPK.

Roichatul berharap, baik pihak KPK maupun Polri bersedia kooperatif dengan tim penyelidikan agar proses yang ditempuh dapat segera selesai. Setelah menghimpun informasi dari kedua pihak, Komnas HAM akan melakukan pengkajian dan penyusunan rekomendasi dalam penyelesaian konflik KPK dan Polri.

"Saya kira ada kerja sama dan kooperatif dari berbagai pihak yang terkait, tentu itu yang kita harapkan," kata Roichatul.

Dalam pertemuan di Gedung KPK, adapun komisioner Komnas HAM yang hadir yaitu Natalius Pigai, Siane Indriani, Muhammad Nurkhoiron, Ansori Sinungan, dan Roichatul Aswidah. Tim yang dibentuk Komnas HAM tidak hanya akan menangani dugaan kriminalisasi terhadap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto.

Komnas HAM juga akan menyelidiki dugaan kriminalisasi terhadap tiga pimpinan KPK lainnya. Setelah Bambang ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri, semua pimpinan KPK telah dan akan dilaporkan kepolisian.

Ketua KPK Abraham Samad dilaporkan atas dugaan pertemuannya dengan elite PDI-P pada Pilpres 2014 lalu. Abraham disebut ingin dipasangkan sebagai cawapres, mendampingi Joko Widodo.

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja juga dilaporkan ke polisi dengan tuduhan melakukan tindak kriminal atas perampokan perusahaan dan kepemilikan saham secara ilegal di PT Desy Timber di Berau, Kalimantan Timur. Wakil Ketua KPK lainnya, Zulkarnain, juga akan dilaporkan ke polisi atas tuduhan menerima suap terkait kasus Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) ketika menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim pada 2010 lalu.