Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR Minta Polri Tak Asal Tuduh Pimpinan KPK

Kompas.com - 27/01/2015, 11:29 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua DPR RI Setya Novanto meminta agar kepolisian bersikap bijak ketika menerima laporan dari masyarakat atas sejumlah perkara yang diduga melibatkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Polri tidak boleh terlalu cepat menuduh.

"Ini laporan dari masyarakat ke kepolisian. Kita harapkan kepolisian menangani secara arif. Tidak ada hal-hal berbau politik," kata Setya di Kompleks Gedung Parlemen, Selasa (27/1/2015).

Politisi Partai Golkar itu menambahkan, Polri harus melihat perkara yang dilaporkan secara menyeluruh. Penetapan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK, kata Setya, tidak serta-merta membuat kepolisian harus menindak pimpinan KPK dengan mengabaikan fakta.

"Jangan menuduh terlebih dahulu, tapi lihat substansi dari yang mengadukan. Kan belum tentu benar juga yang dilaporkan," ujarnya.

Beberapa hari setelah Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Polri menerima laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Bambang Widjojanto sebelum menjabat sebagai Wakil Ketua KPK. Jumat (23/1/2015) pekan lalu, aparat Badan Reserse Kriminal Polri langsung menangkap Bambang yang tengah dalam perjalanan seusai mengantar anaknya. Bambang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan memerintahkan pemberian keterangan palsu kepada saksi dalam sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi pada 2010. 

Sehari setelah itu, Sabtu (24/1/2015), Polri kembali menerima laporan dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja. Adnan dilaporkan telah melakukan perampasan aset dan mayoritas saham PT Daisy Timber, Berau, Kalimantan Timur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jamdatun Feri Wibisono Ditunjuk Jadi Wakil Jaksa Agung

Jamdatun Feri Wibisono Ditunjuk Jadi Wakil Jaksa Agung

Nasional
Sri Mulyani Mulai Mulai Hitung-hitung Anggaran Pemerintahan Prabowo

Sri Mulyani Mulai Mulai Hitung-hitung Anggaran Pemerintahan Prabowo

Nasional
Hapus 2 DPO Kasus 'Vina Cirebon', Polri Akui Tak Punya Bukti Kuat

Hapus 2 DPO Kasus "Vina Cirebon", Polri Akui Tak Punya Bukti Kuat

Nasional
Tak Hadiri Panggilan MKD, Bamsoet Sebut Undangan Diterima Mendadak

Tak Hadiri Panggilan MKD, Bamsoet Sebut Undangan Diterima Mendadak

Nasional
Proyeksi Sri Mulyani untuk Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II: Masih Terjaga seperti Kuartal I

Proyeksi Sri Mulyani untuk Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II: Masih Terjaga seperti Kuartal I

Nasional
Psikolog Forensik Sebut Ada Perbedaan Laporan Iptu Rudiana dengan Hasil Otopsi soal Kematian Vina dan Eky

Psikolog Forensik Sebut Ada Perbedaan Laporan Iptu Rudiana dengan Hasil Otopsi soal Kematian Vina dan Eky

Nasional
Usai Rapat dengan Jokowi, Gubernur BI Jamin Rupiah Akan Menguat

Usai Rapat dengan Jokowi, Gubernur BI Jamin Rupiah Akan Menguat

Nasional
Hasil Pertemuan Prabowo dengan Ketum Parpol KIM Tak Akan Dilaporkan ke Jokowi

Hasil Pertemuan Prabowo dengan Ketum Parpol KIM Tak Akan Dilaporkan ke Jokowi

Nasional
Dianugerahi Bintang Bhayangkara Utama, Prabowo: Terima Kasih Kapolri, Kehormatan bagi Saya

Dianugerahi Bintang Bhayangkara Utama, Prabowo: Terima Kasih Kapolri, Kehormatan bagi Saya

Nasional
PDI-P Lirik Susi Pudjiastuti Maju Pilkada Jabar, Airlangga: Bagus untuk Pandeglang

PDI-P Lirik Susi Pudjiastuti Maju Pilkada Jabar, Airlangga: Bagus untuk Pandeglang

Nasional
Jokowi Absen dalam Sidang Gugatan Bintang Empat Prabowo di PTUN

Jokowi Absen dalam Sidang Gugatan Bintang Empat Prabowo di PTUN

Nasional
Mendagri Minta Pj Kepala Daerah Mundur jika Ikut Pilkada atau Diberhentikan

Mendagri Minta Pj Kepala Daerah Mundur jika Ikut Pilkada atau Diberhentikan

Nasional
Imigrasi Berupaya Pulihkan Layanan Pakai 'Back Up' PDN Kominfo di Batam

Imigrasi Berupaya Pulihkan Layanan Pakai "Back Up" PDN Kominfo di Batam

Nasional
Ada Erick Thohir pada Pertemuan Prabowo dan Ketum Parpol KIM, Begini Penjelasan Airlangga

Ada Erick Thohir pada Pertemuan Prabowo dan Ketum Parpol KIM, Begini Penjelasan Airlangga

Nasional
Psikolog Forensik: Laporan Visum Sebut Vina dan Eky Mati Tak Wajar, Tak Disebut Korban Pembunuhan

Psikolog Forensik: Laporan Visum Sebut Vina dan Eky Mati Tak Wajar, Tak Disebut Korban Pembunuhan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com