Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Din Syamsuddin Kritik Ucapan Menko Polhukam Tedjo Edhi

Kompas.com - 27/01/2015, 05:57 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin menyesalkan ucapan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhi yang menyatakan KPK tidak perlu dukungan rakyat yang tidak jelas. Din menilai ucapan Tedjo tidak layak dan dianggap tidak meredakan ketegangan dalam perseteruan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri.

"Pernyataan Menko Polhukam tersebut tentu merugikan Presiden Joko Widodo. Seharusnya Menteri Tedjo mengeluarkan pernyataan yang mempersatukan bangsa dan meredam keadaan," ujar Din Syamsuddin di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Senin (27/1/2015).

Din meminta agar Menteri Tedjo maupun para menteri yang lain untuk tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan kontroversial yang menyinggung pihak-pihak tertentu.

"Jangan menambah runyam keadaan yang sudah kacau, kecuali kalau memang berniat demikian," tutur dia.

Sebelumnya diberitakan Menko Polhukam Tedjo Edhi mendapatkan banyak kritik terkait pernyataan kontroversialnya di tengah permasalahan yang mendera institusi Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pernyataan tersebut terlontar saat Menko Polhukam meminta komisioner KPK agar tidak melontarkan pernyataan yang menyudutkan pihak tertentu atau menyulut emosi massa.

Dia mengatakan KPK dengan sendirinya akan didukung oleh konstitusi, bukan dukungan rakyat yang tidak jelas. (Baca pernyataan Tedjo di sini: Menko Polhukam Nilai KPK Kekanak-kanakan jika Kerahkan Massa)

Pernyataan Tedjo itu menanggapi langkah komisioner KPK yang mengajak rakyat melindungi lembaga antikorupsi itu dari segala bentuk upaya kriminalisasi.

Atas kejadian tersebut, pada Senin (26/1), Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) melaporkan Menkopolhukam Tedjo Edhi ke Bareskrim Polri dengan tuduhan penghinaan atas pasal 310 dan 311 KUHP. Fakta membawa alat bukti berupa pernyataan-pernyataan Menko Polhukam di media massa.

Menanggapi respons masyarakat atas pernyataannya, Tedjo mengungkapkan, pada pertemuan di Istana Bogor beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo sudah memberikan arahan kepada Wakil Kepala Polri Komjen Badrodin Haiti dan Ketua KPK Abraham Samad agar menjernihkan suasana.

"Jangan ada gesekan Polri dan KPK, selesaikan semua masalah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, selamatkan KPK dan Polri. Kedua Pimpinan nyatakan akan patuh. Seharusnya tidak perlu lagi ada pengerahan massa yang mengatas namakan rakyat. Rakyat yang mana, tidak jelas, karena ada juga yang menyatakan dukungan pada Polri," kata Tedjo dalam pernyataan pers yang diterima pada Minggu (25/1/2015).

Menurut Tedjo, semua pihak harus menjaga agar para pendukung kedua institusi ini berbenturan. Kedua institusi penegak hukum ini, lanjut dia, harus bisa saling menghormati dalam hal prosedur hukum sesuai aturan yang berlaku. (Baca: Soal Pernyataan "Dukungan Rakyat Tak Jelas", Ini Penjelasan Menteri Tedjo)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan Agar Anggaran Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan Agar Anggaran Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com