JAKARTA, KOMPAS.com — Koalisi Aksi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (Koki Masak) mendukung sikap Presiden Joko Widodo untuk menunda pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan gratifikasi.
Koalisi ini menganggap sikap tersebut sebagai wujud bahwa Jokowi mendengarkan aspirasi rakyat yang tidak ingin Kapolri dijabat oleh orang yang berstatus tersangka.
"Buat kami, apa kegembiraannya ketika Jokowi menunda pelantikan Komjen BG? Kami inginnya dibatalkan, tapi Pak Jokowi menunda. Artinya kami dihormati. Pak Jokowi mendengarkan masukan kami, akhirnya Pak Jokowi ambil jalan tengah dan menerima masukan dari berbagai pihak," ujar salah satu relawan Koki Masak, Fadjroel Rachman, dalam jumpa pers, di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (22/1/2015).
Fadjroel mengatakan, selama ini para relawan memegang janji Jokowi pada saat kampanye, yakni membangun Indonesia bersih dari korupsi. Ketika Jokowi tampak memiliki masalah dalam kasus Budi Gunawan, relawan melaksanakan fungsinya, dengan melakukan kritik terhadap Jokowi.
"Ketika Jokowi tampak punya masalah dengan kasus Komjen BG, kami tegur Jokowi agar kembali ke arah gagasannya, yaitu Indonesia bersih dari korupsi," ucap Fadjroel.
Perkuat KPK
Relawan Koki Masak lainnya, Olga Lidya, berharap tidak ada pelemahan terhadap KPK, terutama dalam kasus Budi Gunawan. KPK, kata dia, menjadi salah satu instrumen penting pemberantasan korupsi di Indonesia.
"Sudah beberapa kali KPK dihantam badai, kami tetap berdiri di samping KPK. Kami ingin KPK diperkuat. Kami berharap KPK tidak dilemahkan, tapi diperkuat dalam perang kita bersama melawan korupsi," kata Olga.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.