Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Beri Pengertian ke Presiden Brasil dan Raja Belanda soal Eksekusi Mati

Kompas.com - 20/01/2015, 18:00 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah memberikan pengertian kepada Raja Belanda dan Presiden Brasil soal warga negaranya yang dieksekusi mati Pemerintah Indonesia. Menurut Retno, Jokowi sudah berkomunikasi secara langsung dengan kedua kepala negara tersebut.

Retno mengatakan bahwa Raja Belanda menelepon Jokowi pada Kamis (15/2015). Adapun Presiden Brasil menelepon Jokowi pada Jumat (16/1/2015). Mereka sama-sama mempertanyakan eksekusi mati warga negaranya.

"Presiden menyampaikan posisi Indonesia soal pemberantasan narkoba. Presiden bilang ini penegakan hukum yang ingin ditegakkan di Indonesia," ujar Retno di sela silaturahim bersama pemimpin redaksi media massa di Gedung Nakula, Kementerian Koordinator Polhukam, Jakarta, Selasa (20/1/2015).

Kepada kedua kepala negara tersebut, Jokowi mengatakan bahwa persoalan eksekusi mati dua warga negara asing bukanlah bentuk dari perlawanan Indonesia terhadap negara lain. Kejahatan narkotika, sebut Presiden, adalah persoalan serius yang mesti diimbangi dengan penegakan hukum.

"Bukan hanya membahayakan satu negara saja, melainkan membahayakan kehidupan dunia. Ini soal kriminal serius," ujar Retno.

Retno mengapresiasi positif lobi internasional yang dilayangkan Presiden Jokowi tersebut. Menurut Retno, penegakan hukum adalah hal yang wajib dilaksanakan. Jika penegakan hukum dilaksanakan secara konsisten, Retno yakin Indonesia akan dihormati oleh bangsa lainnya.

Soal imbas eksekusi mati, Belanda dan Brasil memulangkan sementara duta besar mereka di Indonesia. Namun, Retno menyebut langkah kedua negara itu sah-sah saja. Menurut dia, itu bagian dari kebijakan negara lain yang harus dihormati oleh Indonesia.

Diberitakan, Kejagung telah menembak mati enam narapidana narkotika, Minggu 18 Januari 2015 lalu. Satu napi warga negara Indonesia, sementara enam napi lain adalah warga negara asing. Dua di antaranya adalah warga negara Belanda dan Brasil.

Eksekusi mati ini adalah gelombang pertama. Akan ada eksekusi mati selanjutnya.

Buntutnya, Pemerintah Brasil memanggil duta besarnya untuk konsultasi setelah itu. Brasil menegaskan eksekusi mati itu akan memengaruhi hubungan bilateral kedua negara.

"Penggunaan hukuman mati, yang dikecam masyarakat internasional, memberi pengaruh buruk untuk hubungan kedua negara," demikian pernyataan kantor Presiden Brasil, yang dikutip kantor berita resmi negeri itu, Minggu.

Belanda juga memanggil pulang duta besarnya di Jakarta dan mengecam keras eksekusi terhadap seorang warga negeri itu, Ang Kiem Soei. "Hukuman mati adalah hukuman yang kejam dan tak manusiawi yang mengabaikan kehormatan dan integritas seorang manusia," kata Menteri Luar Negeri Belanda Bert Koenders. (Baca: Warganya Dieksekusi di Nusakambangan, Belanda dan Brasil Tarik Dubes)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com