Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kompolnas Mengaku Sudah Ingatkan Jokowi soal Risiko Pilih Budi Gunawan

Kompas.com - 13/01/2015, 14:44 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Komponas), Adrianus Meliala, mengaku sudah menyerahkan semua data kepada Presiden Joko Widodo, termasuk soal informasi rekening gendut yang dimiliki Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Menurut dia, Presiden juga sudah diingatkan akan persepsi negatif masyarakat akan sosok Budi Gunawan.

"Kami ini komisioner pilihan masyarakat. Jadi, kami sama suara hatinya dengan masyarakat. Kalau masyarakat bilang ada rekening gendut, kami juga sampaikan sebagai saran dan pertimbangan. Bahkan, yang lebih kejam dari itu, ada, tapi tidak bisa kami buka," kata Adrianus di Istana Kepresidenan, Selasa (13/1/2015).

Adrianus mengaku tidak ada yang sempurna dari lima calon kapolri yang diserahkan Kompolnas kepada Presiden. Setiap calon memiliki kekurangannya masing-masing. Namun, untuk tuduhan rekening gendut milik Budi Gunawan, Adrianus mengaku itu hanyalah tuduhan yang tak mendasar.

"Saya kasihan juga sama beliau karena secara kualitas kepribadian, intelektual bagus, dari sisi kepemimpinan dedikasinya pada Polri juga tinggi. Tetapi, setiap kali, (ia) diganjal dengan masalah ini. Namun, Presiden bisa mengambil risiko politik," kata Adrianus.

Adrianus menilai, sebaiknya Komisi III DPR melakukan penelusuran kembali atas pencalonan tersebut. Komisi III DPR bisa saja menolak calon yang diajukan Presiden meski nantinya Adrianus khawatir hubungan antara dua lembaga akan menjadi buruk.

Sebelumnya, Kompolnas mengaku melakukan seleksi seadanya terhadap Komjen Budi Gunawan. Tahapan wawancara dengan pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan juga Komnas HAM pun tidak dilakukan. Kompolnas akhirnya mendasarkan seleksinya terhadap syarat administratif.

Sejumlah hal yang menjadi pertimbangan Kompolnas ialah perwira aktif yang berpangkat komisaris jenderal, masih memiliki usia aktif dua tahun sebelum pensiun, dan pernah menjadi Kapolda di Polda tipe A.

Dari penelusuran secara administratif itu, Kompolnas pun menyerahkan lima nama. Kelima nama itu adalah Kabareskrim Komisaris Jenderal Suhardi Alius, Kepala Lemdikpol Komjen Budi Gunawan, Irwasum Komjen Dwi Priyatno, Wakapolri Komjen Badrodin Haiti, dan Kabaharkam Komjen Putut Eko Bayuseno.

Surat rekomendasi dari Kompolnas diberikan kepada Jokowi pada 9 Januari pagi hari. Tak sampai satu hari, Jokowi langsung menunjuk Budi yang kini masih aktif sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com