Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Penurunan Harga BBM Jangan Jadi Pencitraan

Kompas.com - 31/12/2014, 14:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Anggota Komisi VI DPRI dari Fraksi Demokrat Sartono Hutomo berharap rencana pemerintah menurunkan harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi bukan sekedar pencitraan.

"Saya berharap kebijakan itu benar-benar tulus tidak karena pencitraan," katanya melalui pesan Blackberry di Jakarta, Rabu.

Sartono Hutomo berharap kebijakan Presiden Jokowi menurunkan harga BBM bersubsidi dilakukan dengan tulus dan berdasarkan imbas turunnya harga minyak dunia bukan semata-mata hanya ingin pencitraan.

Sartono Hutomo menilai rencana pemerintah yang ingin menurunkan harga BBM bersubsidi sudah seharusnya dilakukan.

Hal itu menurut dia karena kebijakan menaikkan harga BBM sebelumnya oleh Presiden Joko Widodo patut dipertanyakan mengingat harga minyak dunia sedang turun.

"Prinsipnya apabila harga BBM bersubsidi turun maka bagus, berarti mendengar suara-suara yang selama ini tidak setuju dengan kenaikan harga BBM dengan beberapa implikasinya," ujarnya.

Menurut dia, sikap Presiden yang menurunkan harga BBM bersubsidi menunjukkan kalau kebijakan yang sebelumnya dikeluarkan secara terburu-buru.

Saat ini ujar dia, pemerintah mulai menyadari dan mendengar aspirasi masyarakat yang selama ini menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Berarti pemerintah menyadari keputusannya selama ini agak terburu-buru ditengah kenaikan harga TDL, harga gas yang melukai hati rakyat," katanya.

Pemerintah berencana menurunkan harga BBM bersubsidi per 1 Januari 2015, estimasi penurunan harga untuk Premium dikisaran Rp900 dari harga Rp8.500 menjadi Rp7.600. Sementara untuk jenis Solar turun Rp250 dari harga Rp7.500 menjadi Rp7.250.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com