Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Din Syamsuddin: Ormas Islam Berharap PPP Segera Bersatu

Kompas.com - 23/12/2014, 11:39 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mengatakan, onflik yang terjadi di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendapat perhatian dari organisasi masyarakat (ormas) berbasis Islam. Menurut Din, ormas-ormas Islam berharap PPP dapat segera menyelesaikan konflik internalnya.

"Ormas-ormas Islam berharap PPP dapat menyelesaikan konflik internalnya, karena tidak mungkin bersatu kalau ada perpecahan," kata Din, saat memberi sambutan di acara refleksi akhir tahun dan Musyawarah Pra-Kongres Umat Islam Indonesia VI, di Gedung MPR, Jakarta, Selasa (23/12/2014).

Din menuturkan, ia yakin PPP mampu menyelesaikan dualisme kepemimpinan yang terjadi secara musyawarah dan mufakat. Apalagi, kata dia, filosofi PPP kental dengan nuansa persatuan sehingga diyakini tak akan lama memelihara konflik.

"Insya Allah, apalagi (PPP) menggunakan kata persatuan, akan betul-betul menunjukkan persatuan, itu harapan kita," ujarnya. 

Pada kesempatan yang sama, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan juga menyampaikan pendapat senada. Ia menilai konflik PPP sebagai fenomena unik dan berharap segera tuntas dengan cara yang terbaik.

"Semoga (PPP) bisa lekas bersatu. Memang ini fenomena baru Pak Din (Syamsuddin), karena sampai ada dua fraksi (PPP di parlemen)," ucap Zulkifli.

Musyawarah Pra-Kongres Umat Islam Indonesia VI digelar atas inisiasi Fraksi PPP di MPR. Ada pun kongres akan digelar pada 2015 di DI Yogyakarta. Dalam kongres tersebut dilibatkan unsur-unsur dari MUI, pondok pesantren, perguruan tinggi, serta lembaga Islam dari dalam dan luar negeri. Akan hadir juga dalam kongres itu sejumlah tokoh dengan latar belakang politisi, ekonomi, dan tokoh-tokoh bangsa.

Ada pun konflik yang terjadi di internal PPP bermula dari perlawanan Sekjen PPP Romahurmuziy pada kepemimpinan Suryadharma Ali. Romahurmuziy akhirnya didapuk menjadi ketua umum melalui Muktamar PPP di Surabaya, sedangkan kubu Suryadharma Ali menggelar Muktamar di Jakarta dan menetapkan Djan Faridz sebagai ketua umum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com