Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Formappi Kritik Anggota DPR dari Kalangan Artis

Kompas.com - 19/12/2014, 18:03 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Lucius Karus menilai, hanya segelintir anggota DPR dari kalangan artis yang berkualitas untuk menjadi politisi dan layak menjadi wakil rakyat. Sementara sebagian lainnya, kata Lucius, tidak berkompeten dan dianggap kurang memperhatikan kepentingan rakyat.

Lucius mengatakan, partai politik yang menjadi kendaraan para artis itu melenggang ke Senayan seharusnya menyeleksi secara ketat para artis yang akan menjadi anggota Dewan. Pertimbangan popularitas, lanjut dia, jangan menjadi alasan merekrut para artis dan menjadikannya sebagai pendulang suara. Setelah menjadi anggota DPR, kualitasnya sebagai legislator akan dipertaruhkan.

“Ideologi yang praktis dan instan ala artis pada umumnya terbawa di DPR. Sehingga mereka semua tidak menganggap serius hal-hal yang seharusnya untuk publik. Menjawab dengan santai, dan seolah-olah biasa saja padahal itu sangat penting untuk rakyat,” kata Lucius di Jakarta, Jumat (19/12/2014).

Menurut Lucius, sebelum direkrut, para artis seharusnya diberikan pendidikan politik agar mampu menjadi legislator andal. Selain itu, ia menilai, para artis yang akan menjadi anggota DPR juga perlu dibekali pendidikan moral dan etika agar terhindar dari tindakan atau mengeluarkan pernyataan yang justru menjadi blunder.

Pernyataan Lucius menanggapi pernyataan anggota DPR asal Fraksi Partai Amanat Nasional Anang Hermansyah yang mengatakan akan memanfaatkan masa reses untuk mengurus anaknya yang baru lahir. Formappi, kata Lucius, kemungkinan akan melaporkan Anang ke Majelis Kehormatan Dewan karena menilai pernyataan Anang telah melanggar etika anggota Dewan. Pada masa reses, anggota DPR harus turun ke daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi konstituen.

“Bukan tidak mungkin saya kira Anang dalam proses selanjutnya selalu melahirkan pernyataan kontra produktif, kami gugat itu ke MKD. Sudah pasti pernyataan yang meremehkan dirinya sebagai anggota DPR itu juga meremehkan rakyat,” kata Lucius.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Febri Diansyah Pastikan Hadir Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Febri Diansyah Pastikan Hadir Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Nasional
Anies dan PDI-P, Dulu Berseberangan Kini Saling Lempar Sinyal Jelang Pilkada

Anies dan PDI-P, Dulu Berseberangan Kini Saling Lempar Sinyal Jelang Pilkada

Nasional
Febri Diansyah dan GM Radio Prambors Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Febri Diansyah dan GM Radio Prambors Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Nasional
[POPULER NASIONAL] 'Gula-gula' Politik Anak Muda Usai Putusan MA | PDI-P Bantah Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

[POPULER NASIONAL] "Gula-gula" Politik Anak Muda Usai Putusan MA | PDI-P Bantah Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Nasional
Sejarah Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Temanya 2024

Sejarah Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Temanya 2024

Nasional
Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Nasional
Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Nasional
RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

Nasional
Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Nasional
Putusan MA Dianggap 'Deal' Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Putusan MA Dianggap "Deal" Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Nasional
Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Nasional
Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Nasional
Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Nasional
Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Nasional
37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com