Jokowi Dianggap Kalah Gebrakan dari SBY soal Pemberantasan Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo diminta untuk segera membuat pernyataan resmi terkait komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Pernyataan Jokowi diharapkan dapat memberi keyakinan publik mengenai kepastian pemberantasan korupsi.

"Kritik saya, Jokowi seperti kurang ada pernyataan soal pemberantasan korupsi. Jokowi lebih banyak bicara soal poros maritim dan ekonomi," ujar pengamat politik, Burhanuddin Muhtadi, dalam konferensi pers di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta Selatan, Senin (8/12/2014).

Burhan kemudian membandingkan Jokowi dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Burhan, SBY lebih memiliki gebrakan ketimbang Jokowi dalam hal pemberantasan korupsi.

Dalam masa awal kepemimpinannya, SBY pernah membuat pernyataan resmi terkait pemberantasan korupsi. SBY bahkan berbuat nyata dengan mengeluarkan Instruksi Presiden. Meski menilai Instruksi Presiden tersebut belum berjalan dengan baik, menurut Burhan, setidaknya hal itu akan membangkitkan harapan publik pada sosok kepemimpinan yang antikorupsi.

Burhan mengatakan, paling tidak keberanian untuk membuat pernyataan soal pemberantasan korupsi bisa dilakukan oleh Jokowi.

Koordinator Bidang Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Emerson Yuntho juga mengatakan hal serupa. Menurut Emerson, sejak dilantik sebagai presiden, Jokowi belum pernah mengeluarkan pernyataan serius untuk memerangi korupsi.

Keseriusan Jokowi untuk memberantas korupsi, sebut Eson, diharapkan dapat mengeluarkan Indonesia dari peringkat negara paling korupsi di dunia. Dari data Transparency International (TI), saat ini, Indonesia masih berada di peringkat ke-107 dari 177 negara terkorup.