Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hidayat Benarkan Menteri ESDM Sudirman Said Pernah Jadi Dewan Pakar PKS

Kompas.com - 12/11/2014, 18:56 WIB
Sabrina Asril, Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com 
— Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid membenarkan bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said pernah menjadi Dewan Pakar PKS. Namun, Hidayat mengatakan, Sudirman menjadi dewan pakar bukan karena statusnya sebagai kader PKS.

"Memang pernah saat saya menjadi Presiden PKS tahun 2003-2004 itu, Pak Sudirman sempat menjadi dewan pakar setelah itu masuk ke BRR. Tapi hanya sekitar satu tahun, setelah itu saya tidak tahu lagi bagaimana karier politik beliau," ujar Hidayat saat dihubungi, Rabu (12/11/2014).

Hidayat mengklarifikasi pernyataan mantan Deputi Tim Transisi yang juga politisi Nasdem, Akbar Faizal, yang menyebut bahwa Sudirman Said merupakan bagian dari Koalisi Merah Putih.

Menurut Hidayat, Sudirman saat itu masuk sebagai Dewan Pakar PKS karena keahliannya. Setelah tak lagi bersama PKS, kata Hidayat, Sudirman tak punya keterkaitan dengan partainya, apalagi diusulkan Koalisi Merah Putih masuk dalam kabinet Jokowi-Jusuf Kalla.

"Kami bagian dari yang kaget, Pak Sudirman Said dikaitkan dengan PKS dan KMP. Yang pasti kami tidak memberikan wakil di kabinet karena KMP mempersilakan partai koalisi pemerintahan untuk masuk ke kabinet," katanya.

Pada Rabu siang, Akbar mengatakan bahwa penunjukan Sudirman sebagai ESDM merupakan bagian dari keterwakilan KMP dalam Kabinet Kerja, meski KMP bukan pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Janganlah terlalu keras soal KMP dan KIH (Koalisi Indonesia Hebat). KMP juga sudah dapat jatah menteri, Sudirman Said itu 1,5 bulan sebelum dilantik (sebagai menteri) masih Garuda Merah," ujar Akbar, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Akbar mengatakan akan mengawal dan mengkritisi kinerja semua menteri dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut dia, ada beberapa menteri di Kabinet Kerja yang memiliki prestasi dan latar belakang yang jelas. Ia menilai bahwa para menteri tersebut akan membutuhkan waktu belajar lebih lama untuk menggulirkan program sesuai Trisakti dan Nawacita yang digaungkan Presiden Jokowi.

"Ada beberapa orang yang bernasib sangat baik di republik ini dan itu akan sangat kita kritisi. Kami akan membiarkannya bertanggung jawab pada program yang tidak sesuai dengan Trisakti dan Nawacita Pak Jokowi," kata Akbar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com