Effendi Simbolon: Rencana Kebijakan Jokowi Bertentangan dengan PDI-P

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon, mengkritik rencana pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Ia menyebut kebijakan itu bertentangan dengan platform asal partai Jokowi, yakni PDI Perjuangan.

"Ini bertentangan. Saya kira bertentangan juga dengan platform PDI Perjuangan selama ini," ujar Effendi di Kompleks Parlemen pada Rabu (5/11/2014).

Terlebih lagi, kata Effendi, rencana kenaikan harga BBM pada 2014 ini tidak diiringi dengan langkah strategis dalam memperbaiki sektor energi Indonesia, misalnya mengembalikan jalur distribusi minyak kepada Pertamina, membubarkan Petral, dan menambah produksi minyak.

"Jangan meniadakan persoalan utama. Ingat, persoalan utama kita adalah energi. Jangan malah menggeser persoalan ke jaring sosialnya, kartulah, apalah," lanjut Effendi.

Atas dasar itu, Effendi pun berharap Presiden Jokowi menunda rencana menaikkan harga BBM hingga melaksanakan pembenahan di sektor industri terlebih dahulu.

Diberitakan, pemerintah Jokowi-JK menggelar rapat terbatas terkait rencana menaikkan harga BBM bersubsidi sekaligus pemberian dana kompensasi di Kantor Wakil Presiden pada Rabu (29/10/2014). Salah seorang sumber yang ikut dalam rapat itu menyebut, pemerintah akan menaikkan harga BBM sebesar Rp 3.000 per liter.

Awal November 2014, Jokowi meluncurkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Banyak pihak mengaitkan peluncuran program itu sebagai kompensasi dari kenaikan harga BBM yang hingga saat ini belum diketahui kapan akan dilakukan.

Beda waktu beda sikap

Ucapan Effendi ini berbeda dengan yang ia ucapkan sebelum Jokowi dilantik sebagai Presiden RI dan ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berencana menaikkan harga BBM bersubsidi. (Baca: Dulu Menolak, PDI-P Minta Masyarakat Maklum jika Jokowi Naikkan Harga BBM Bersubsidi)

Effendi meminta masyarakat memaklumi jika Jokowi menaikkan harga BBM bersubsidi. Ia berharap masyarakat dapat mendukung rencana kenaikan apabila kebijakan itu benar-benar diterapkan Jokowi.

"Kami selama ini tidak menentang penyesuaian harga. Saya selalu katakan, kenaikan harga adalah sebuah keniscayaan, tapi kalau tidak diawali dengan komitmen energi baru dan terbarukan, niscaya tidak akan kami berikan approval. SBY selama 10 tahun ini kan hanya 'bancakan' dari mafia migas yang membelenggu," papar Effendi.

Baca juga:

Tolak Kenaikan BBM, Massa PDI-P "Longmarch" ke Istana

Ini Alasan PDI-P Konsisten Tolak Kenaikan BBM