Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapat Paripurna DPR Kembali Digelar Tanpa Koalisi Pendukung Jokowi

Kompas.com - 04/11/2014, 11:27 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Dewan Perwakilan Rakyat kembali menggelar rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2014). Rapat kali ini tetap hanya dihadiri fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih ditambah fraksi Partai Demokrat atau tanpa kehadiran fraksi kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Meski tanpa kehadiran kubu KIH, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan yang memimpin rapat tetap membuka dan melanjutkan rapat paripurna. Saat dimulai, peserta rapat paripurna belum mencapai setengah dari jumlah anggota DPR.

"Berdasarkan daftar hadir, sudah hadir 285 anggota DPR. Sesuai tata tertib, sudah kuorum," kata Taufik, saat membuka rapat paripurna pukul 10.47 WIB.

Jika mengacu pada daftar hadir anggota DPR, sampai pukul 10.55 WIB, baru 266 anggota DPR ditambah empat pimpinan DPR yang menandatangani daftar kehadiran. Jumlah anggota DPR periode 2014-2019 yang sudah dilantik mencapai 555 orang.

Jumlah 266 anggota DPR yang hadir itu berasal dari 71 anggota Fraksi Golkar, 70 anggota Fraksi Gerindra, 55 anggota Fraksi Demokrat, 35 anggota Fraksi PAN, dan 35 anggota Fraksi PKS.

Adapun agenda rapat paripurna ini adalah menetapkan mitra kerja untuk tiap komisi di DPR. Fraksi KIH tidak hadir dalam rapat paripurna ini karena menggelar rapat paripurna tandingan di ruangan berbeda.

Kubu KIH menyatakan akan terus melanjutkan DPR tandingan sampai ada kesepakatan terkait pembagian kursi pimpinan alat kelengkapan DPR secara proporsional. Hingga saat ini, kedua pihak masih mencari solusi untuk menyelesaikan konflik. (Baca: Di Belakang Layar, KIH-KMP Bertemu 15 Kali untuk Selesaikan Konflik DPR)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menpora Ungkap Pertemuan Prabowo-Ridwan Kamil Bahas Pilkada Jabar

Menpora Ungkap Pertemuan Prabowo-Ridwan Kamil Bahas Pilkada Jabar

Nasional
Anggota DPR Minta Pemerintah Jelaskan Detail Izin Usaha Tambang Ormas

Anggota DPR Minta Pemerintah Jelaskan Detail Izin Usaha Tambang Ormas

Nasional
Akui Tapera Banyak Dikritik, Menteri PUPR: Kita Ikuti Saja Prosesnya

Akui Tapera Banyak Dikritik, Menteri PUPR: Kita Ikuti Saja Prosesnya

Nasional
Hasto Beri Sinyal PDI-P Bakal Lawan Calon Didukung Jokowi di Pilkada 2024

Hasto Beri Sinyal PDI-P Bakal Lawan Calon Didukung Jokowi di Pilkada 2024

Nasional
Terima SK, Khofifah-Emil Dardak Resmi Didukung PAN di Pilkada Jatim 2024

Terima SK, Khofifah-Emil Dardak Resmi Didukung PAN di Pilkada Jatim 2024

Nasional
PKB Utus Dua Elitenya Bertanding Tingkatkan Elektabilitas untuk Diusung di Pilkada Jabar

PKB Utus Dua Elitenya Bertanding Tingkatkan Elektabilitas untuk Diusung di Pilkada Jabar

Nasional
Berseloroh Saat Buka Kotak Suara di Sidang MK, Saldi Isra: Jarang-jarang Ini, Kejadian Langka

Berseloroh Saat Buka Kotak Suara di Sidang MK, Saldi Isra: Jarang-jarang Ini, Kejadian Langka

Nasional
Minta Perkara TPPU Dipercepat, SYL: Umur Sudah 70 Tahun, Makin Kurus

Minta Perkara TPPU Dipercepat, SYL: Umur Sudah 70 Tahun, Makin Kurus

Nasional
Kata Zulhas, Jokowi Larang Kaesang Maju Pilkada Jakarta meski Ada Putusan MA

Kata Zulhas, Jokowi Larang Kaesang Maju Pilkada Jakarta meski Ada Putusan MA

Nasional
Soal Wacana Maju Pilkada Jakarta, PSI: Tergantung Mas Kaesang dan KIM

Soal Wacana Maju Pilkada Jakarta, PSI: Tergantung Mas Kaesang dan KIM

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh di Luar Tahanan, KPK Sebut Sudah Antisipasi Bukti dan Saksi

Hakim Agung Gazalba Saleh di Luar Tahanan, KPK Sebut Sudah Antisipasi Bukti dan Saksi

Nasional
PDI-P Pertimbangkan 3 Menteri Jokowi untuk Pilkada Jakarta: Pramono Anung, Azwar Anas, dan Basuki Hadimuljono

PDI-P Pertimbangkan 3 Menteri Jokowi untuk Pilkada Jakarta: Pramono Anung, Azwar Anas, dan Basuki Hadimuljono

Nasional
Soal Komposisi Gugus Tugas Sinkronisasi, Demokrat: Itu Hak Prabowo sebagai Presiden Terpilih

Soal Komposisi Gugus Tugas Sinkronisasi, Demokrat: Itu Hak Prabowo sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Nasional
PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com