Publik Nilai Jokowi Terlalu Berkompromi dalam Penyusunan Kabinet

JAKARTA, KOMPAS.com — Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyatakan, Presiden Joko Widodo masih banyak berkompromi dalam membentuk kabinet. Jokowi dianggap tidak bisa menjadi komando tertinggi dan cenderung terpengaruh dengan masukan orang-orang di sekitarnya.

"Sebesar 52,86 persen publik menyatakan setuju bahwa dalam penyusunan kabinet, Presiden Jokowi terlalu berkompromi dengan partai pendukung," ujar anggota tim riset LSI, Rully Akbar, saat melakukan konferensi pers, di Graha Dua Rajawali, Jalan Pemuda No 70, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (30/10/2014).

Rully mengatakan, banyak menteri yang diangkat oleh Jokowi tidak sesuai dengan bidang keahliannya, terutama yang berasal dari partai politik. Menurut Rully, Jokowi bukan hanya sekadar berkompromi dengan partai pendukung, melainkan juga ada menteri yang sudah mendapatkan peringatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi masih diakomodasi.

"Karena dekat dengan lingkaran Megawati," ucap Rully.

Rully menambahkan, setelah tiga hingga enam bulan ke depan, masyarakat akan bisa lebih obyektif menilai kabinet Jokowi-JK berdasarkan kinerjanya. Jika dalam enam bulan tersebut kabinet Jokowi mampu membuktikan kinerja yang baik dan mampu merealisasikan janjinya, dukungan publik terhadap Jokowi-JK akan semakin besar.

"Namun, jika sebaliknya, Jokowi akan ditinggal oleh pendukungnya sendiri," kata Rully.

Dalam survei tersebut, hanya 29,56 persen yang menyatakan Jokowi sudah tepat memilih menteri dari partai politik yang sesuai dengan bidang keahliannya. Survei ini dilakukan melalui quick poll pada tanggal 27-28 Oktober 2014. Survei ini menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.200 respons dan margin of error sebesar 2,9 persen. Survei dilaksanakan di 33 provinsi di Indonesia. LSI juga melengkapi survei dengan penelitian kualitatif dengan metode analisis media, FGD, dan in depth interview.