Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belum Punya Kantor, Ini Cara Menko Maritim Bekerja

Kompas.com - 27/10/2014, 11:05 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menambah satu kementerian koordinator baru dalam kabinetnya, yaitu Kementerian Koordinator Kemaritiman. Namun, kementerian baru ini belum memiliki kantor dan struktur birokrasi yang akan memperkuat kinerja Jokowi.

Calon Menko Maritim, Indroyono Soesilo mengaku, tak ingin ambil pusing tentang di mana ia akan berkantor. Menurut dia, pandangan bahwa seseorang baru bisa bekerja jika telah memiliki kantor adalah pandangan yang kuno.

"Tapi begini ya, kalau kita bicara kantor maka sudah tidak jamannya lagi kantor itu gedung yang besar," kata Indro, saat berbincang dengan sejumlah wartawan termasuk Kompas.com, di kediamannya, kawasan Panglima Polim, Jakarta Selatan, Senin (27/10/2014).

Menurut dia, kantor yang efisien apabila didukung dengan sistem jaringan yang cukup. Dengan demikian, orang tidak perlu lagi kerja di kantor dan terjun di lapangan untuk meninjau kondisi secara langsung.

"Kantor itu adalah sistem dengan sistem jaringan internetnya dengan wifi-nya, dengan Skype-nya, dengan teleconference video facility itu sudah cukup kita bisa kerja," ujarnya.

Sementara untuk staf, ia mengatakan, bahwa ke depan akan lebih baik apabila bekerja di dalam sebuah tim kecil, namun serba bisa. Dengan demikian, pekerjaan pun akan lebih fokus dan terselesaikan dengan cepat.

"Jadi nanti kita coba timnya kecil tapi hasilnya maksimal ya tentu dengan sistem yang modern. Mudah-mudahan dengan pengalaman saya di FAO, dapat diterapkan bagaimana membangun kantor dan birokrasi yang efisien dan modern dengan tadi," katanya.

Lebih jauh, Indro mengaku, telah menyusun sejumlah program kerja yang nantinya akan disenergikan dengan kementerian lain. Ia baru akan bekerja setelah menerima arahan dari Presiden Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota DPR Minta Pemerintah Jelaskan Detail Izin Usaha Tambang Ormas

Anggota DPR Minta Pemerintah Jelaskan Detail Izin Usaha Tambang Ormas

Nasional
Akui Tapera Banyak Dikritik, Menteri PUPR: Kita Ikuti Saja Prosesnya

Akui Tapera Banyak Dikritik, Menteri PUPR: Kita Ikuti Saja Prosesnya

Nasional
Hasto Beri Sinyal PDI-P Bakal Lawan Calon Didukung Jokowi di Pilkada 2024

Hasto Beri Sinyal PDI-P Bakal Lawan Calon Didukung Jokowi di Pilkada 2024

Nasional
Terima SK, Khofifah-Emil Dardak Resmi Didukung PAN di Pilkada Jatim 2024

Terima SK, Khofifah-Emil Dardak Resmi Didukung PAN di Pilkada Jatim 2024

Nasional
PKB Utus Dua Elitenya Bertanding Tingkatkan Elektabilitas untuk Diusung di Pilkada Jabar

PKB Utus Dua Elitenya Bertanding Tingkatkan Elektabilitas untuk Diusung di Pilkada Jabar

Nasional
Berseloroh Saat Buka Kotak Suara di Sidang MK, Saldi Isra: Jarang-jarang Ini, Kejadian Langka

Berseloroh Saat Buka Kotak Suara di Sidang MK, Saldi Isra: Jarang-jarang Ini, Kejadian Langka

Nasional
Minta Perkara TPPU Dipercepat, SYL: Umur Sudah 70 Tahun, Makin Kurus

Minta Perkara TPPU Dipercepat, SYL: Umur Sudah 70 Tahun, Makin Kurus

Nasional
Kata Zulhas, Jokowi Larang Kaesang Maju Pilkada Jakarta meski Ada Putusan MA

Kata Zulhas, Jokowi Larang Kaesang Maju Pilkada Jakarta meski Ada Putusan MA

Nasional
Soal Wacana Maju Pilkada Jakarta, PSI: Tergantung Mas Kaesang dan KIM

Soal Wacana Maju Pilkada Jakarta, PSI: Tergantung Mas Kaesang dan KIM

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh di Luar Tahanan, KPK Sebut Sudah Antisipasi Bukti dan Saksi

Hakim Agung Gazalba Saleh di Luar Tahanan, KPK Sebut Sudah Antisipasi Bukti dan Saksi

Nasional
PDI-P Pertimbangkan 3 Menteri Jokowi untuk Pilkada Jakarta: Pramono Anung, Azwar Anas, dan Basuki Hadimuljono

PDI-P Pertimbangkan 3 Menteri Jokowi untuk Pilkada Jakarta: Pramono Anung, Azwar Anas, dan Basuki Hadimuljono

Nasional
Soal Komposisi Gugus Tugas Sinkronisasi, Demokrat: Itu Hak Prabowo sebagai Presiden Terpilih

Soal Komposisi Gugus Tugas Sinkronisasi, Demokrat: Itu Hak Prabowo sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Nasional
PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

Nasional
Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com