Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dahlan Iskan dan "Dua Kartu Kuning" dari SBY

Kompas.com - 19/10/2014, 09:33 WIB
Sabrina Asril

Penulis

KOMPAS.com — Dari banyaknya menteri dan kepala lembaga negara yang bekerja di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bisa jadi Menteri BUMN Dahlan Iskan-lah yang paling sering disindir bahkan ditegur langsung Presiden SBY.

Dahlan dinilai sering mbalelo dengan mengambil tindakan dan kebijakan yang kontroversial. Teguran SBY itu rupanya sangat melekat bagi Dahlan.

Mantan Direktur Utama PLN itu bahkan sempat enggan memberikan testimoni soal sosok SBY dari tiga tahun menjadi menterinya. Dia baru membuka suara setelah disinggung soal edaran Presiden berisi teguran untuknya.

"Oh iya, saya dapat dua kartu kuning dari Presiden. Ya wajarlah, enggak apa-apa," kata Dahlan santai. Dia mengatakan, SBY memang tidak pernah marah besar dengan kata-kata bernada tinggi.

Menurut Dahlan, SBY lebih senang menegur menterinya lewat surat, berisi teguran tertulis. Dua surat teguran itulah yang menjadi kado tak terlupakan bagi Dahlan.

Dua kartu kuning

Pada 2012, Dahlan dikabarkan mendapat teguran tertulis dari Presiden SBY melalui Sekretaris Kabinet Dipo Alam. Gara-garanya adalah tindakan kontroversial Dahlan mulai dari "aksi gebrak-gebrak" di pintu tol hingga kebijakan memecat direksi badan usaha milik negara yang membuat pria kelahiran Magetan, 17 Agustus 1951, itu digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pada tahun yang sama, Dahlan juga sempat membuat Presiden SBY geram. Peristiwa ini terjadi setelah kunjungan kerja di Nusa Tenggara Barat.

Saat itu, rombongan Presiden SBY sudah bersiap meninggalkan lokasi kunjungan, para menteri yang mendampingi sudah masuk mobil untuk mengikuti SBY menuju tempat peristirahatan, kecuali Dahlan.

Pemenang konvensi calon presiden Partai Demokrat yang akhirnya gagal diajukan partai besutan SBY itu justru sibuk berfoto bersama masyarakat dan pergi ke lokasi lain. Dahlan tidak mengikuti rombongan Presiden.

Namun, teguran tertulis kedua bagi Dahlan baru tiba menjelang akhir masa jabatan sebagai menteri. Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengeluarkan surat edaran agar para menteri tidak mengambil kebijakan kontroversial menjelang akhir pemerintahan.

Presiden SBY juga menyebut ada 10 menteri yang mendapat rapor merah. Salah satunya dikabarkan adalah Dahlan Iskan yang saat itu disorot Presiden lantaran masih saja suka memecat direksi BUMN.

Meski sering kena "semprit", Dahlan rupanya tak mau mengingatnya. "Aku, kalau yang begitu-begituan saya lupakan," ucap Dahlan.

Kendati sering berbeda sikap dengan Presiden, Dahlan mengaku ada satu hal positif yang dilihatnya dari SBY. Presiden keenam RI itu, ujar dia, telah memberikan iklim BUMN yang positif dengan tidak melakukan intervensi.

"Jadi BUMN bisa melakukan aktivitas korporasi yang cukup bebas dan cukup baik. Iklimmya baik, jadi paling tidak yang seperti itu yang paling baik dan perlu dipertahankan," tutur Dahlan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com