Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Kalau KMP Pakai Cara Politik Bumi Hangus, buat Apa Kami Ngoyo?"

Kompas.com - 08/10/2014, 17:12 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Arif Wibowo, menilai, Koalisi Merah Putih yang saat ini menguasai parlemen menerapkan strategi politik untuk menguasai semua kursi pimpinan yang ada. Ia menyebutnya sebagai "politik bumi hangus".

Dengan kondisi seperti ini, kata Arief, PDI-P tak akan "ngotot" mengincar kursi pimpinan alat kelengkapan Dewan.

"Soal alat kelengkapan Dewan, kami belum pikirkan. Akan tetapi, kalau format atau cara berpikir politiknya 'bumi hangus', buat apa kami ngoyo merebut kursi di alat kelengkapan?" kata Arif di Kompleks Parlemen, Rabu (8/10/2014).

Menurut Arif, partainya menuai hikmah dari kegagalan berturut-turut Koalisi Indonesia Hebat pada parlemen. Kondisi ini, kata Arif, membuat anggota Dewan asal partai koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla tak punya pilihan lain selain bekerja keras sebagai wakil rakyat.

"Ini tandanya kami harus bekerja sebaik dan sebenar mungkin sebagai wakil rakyat dalam melindungi program-program Jokowi-JK yang berpihak pada kepentingan rakyat," kata dia.

Selain meningkatkan komitmen, menurut Arif, perlu ada peningkatan kedisiplinan dan mentalitas para anggota koalisi Jokowi-JK. Dia memperkirakan, situasi politik ke depan akan semakin panas.

Seperti diberitakan sebelumnya, Koalisi Indonesia Hebat kembali menelan kekalahan setelah paket pimpinan MPR yang diajukannya tak memenangi pemungutan suara. Sebelumnya, Koalisi Indonesia Hebat juga harus "balik kanan" setelah tak memenuhi syarat untuk mengajukan paket pimpinan DPR. Kekalahan lainnya terjadi saat pembahasan UU MD3, tata tertib DPR, dan UU Pilkada.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com