Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Merah Putih Akhirnya Masukkan Oesman Sapta dalam Paket Pimpinan MPR

Kompas.com - 07/10/2014, 23:05 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Seluruh fraksi partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih akhirnya menerima calon pimpinan MPR yang mewakili DPD, Oesman Sapta. Hal tersebut diketahui saat seluruh perwakilan fraksi Koalisi Merah Putih, termasuk Demokrat, membacakan paket pimpinan yang diajukan, dalam sidang paripurna pemilihan pimpinan MPR, Selasa (7/10/2014) malam, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta.

"Karena kami hanya mendapat satu paket, kalau kami tidak mencoba, kami tidak akan tahu hasilnya. Fraksi Gerindra putuskan dan bulat Oesman Sapta jadi calon Wakil Ketua MPR," kata Ketua Fraksi Gerindra di MPR, Edhy Prabowo, saat membacakan paket calon pimpinan di sidang paripurna.

Edhy mengatakan, fraksinya berpandangan, masalah yang dihadapi Indonesia begitu besar dan kompleks. Ia berharap pimpinan MPR terpilih mampu menjalankan tugas dan menjaga amanat secara baik.

"Kami hanya mengimbau, pimpinan nanti bisa mengawal konstitusi dan menjaga Indonesia tetap jaya," ujarnya.

Sebelumnya, Koalisi Merah Putih, khususnya Fraksi Gerindra menolak Oesman Sapta sebagai calon pimpinan MPR yang mewakili DPD. Menurut Koalisi Merah Putih, seharusnya DPD tak mengajukan calon tunggal untuk menjadi calon pimpinan MPR.

Sidang pleno DPD menetapkan Oesman Sapta sebagai calon pimpinan MPR yang akan mewakili DPD. Oesman terpilih melalui voting yang diikuti 122 anggota DPD. Ia mendapatkan 67 suara. Perolehan suara Oesman unggul jauh dari pesaing terdekatnya, yakni Andi Mapetahang Fatwa (DKI Jakarta) dan Akhmad Muqowam yang sama-sama mendapatkan 14 suara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Laporkan Soal Bea Cukai ke Jokowi, Sri Mulyani: Yang Viral-viral Harus Diperbaiki

Laporkan Soal Bea Cukai ke Jokowi, Sri Mulyani: Yang Viral-viral Harus Diperbaiki

Nasional
Jusuf Kalla Disebut Bakal Jadi Saksi dalam Sidang Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Jusuf Kalla Disebut Bakal Jadi Saksi dalam Sidang Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Nasional
Nilai Aset Jokowi Naik, Kekayaan Betambah Rp 13,4 M dalam LHKPN Terbaru

Nilai Aset Jokowi Naik, Kekayaan Betambah Rp 13,4 M dalam LHKPN Terbaru

Nasional
19.354 Jemaah Haji Indoesia Sudah Berada di Madinah

19.354 Jemaah Haji Indoesia Sudah Berada di Madinah

Nasional
Baznas Siap Berkolaborasi dengan Prabowo untuk Program Makan Siang Gratis

Baznas Siap Berkolaborasi dengan Prabowo untuk Program Makan Siang Gratis

Nasional
Politisi PDI-P Usul 'Money Politics' Dilegalkan, Ketua Komisi II DPR: 1 Rupiah Pun Harus Ditangkap

Politisi PDI-P Usul "Money Politics" Dilegalkan, Ketua Komisi II DPR: 1 Rupiah Pun Harus Ditangkap

Nasional
Eks Pejabat Pemkab Mimika Dituntut 2 Tahun 3 Bulan Bui dalam Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Eks Pejabat Pemkab Mimika Dituntut 2 Tahun 3 Bulan Bui dalam Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Komisi II DPR Setujui Dua Rancangan PKPU Tentang Pilkada

Komisi II DPR Setujui Dua Rancangan PKPU Tentang Pilkada

Nasional
LPSK Bakal Beri Perlindungan Saksi Kasus SYL hingga 6 Bulan ke Depan

LPSK Bakal Beri Perlindungan Saksi Kasus SYL hingga 6 Bulan ke Depan

Nasional
Relawan Ambil Formulir untuk Kaesang Daftar Pilkada Bekasi, Ini Tanggapan PSI

Relawan Ambil Formulir untuk Kaesang Daftar Pilkada Bekasi, Ini Tanggapan PSI

Nasional
Prabowo dan Gibran Tiba di Doha untuk Hadiri Forum Ekonomi Qatar

Prabowo dan Gibran Tiba di Doha untuk Hadiri Forum Ekonomi Qatar

Nasional
LPSK Terima 7.700 Permohonan Perlindungan Sepanjang 2023

LPSK Terima 7.700 Permohonan Perlindungan Sepanjang 2023

Nasional
Pemerintah Beberkan Progres Infrastruktur Pendukung PON XXI Aceh-Sumut

Pemerintah Beberkan Progres Infrastruktur Pendukung PON XXI Aceh-Sumut

Nasional
DPR Dianggap Hendak 'Setir' MK Lewat Revisi UU

DPR Dianggap Hendak "Setir" MK Lewat Revisi UU

Nasional
Diam-diam Revisi UU MK, DPR Dianggap 'Kucing-kucingan'

Diam-diam Revisi UU MK, DPR Dianggap "Kucing-kucingan"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com