Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS dan PAN Kemungkinan Terdepak dari Paket Pimpinan MPR

Kompas.com - 02/10/2014, 18:12 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com- Koalisi Merah Putih kembali menyiapkan paket pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang akan dibawa ke rapat paripurna pada Senin (6/10/2014). Namun, dua partai Koalisi Merah Putih, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN), diperkirakan akan terdepak dari paket pimpinan tersebut.

"Yang kemungkinan tidak masuk, ya, PKS dan PAN, dilihat dari proporsionalitas dan kursi," ujar Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy di Kompleks Parlemen, Kamis (2/10/2014).

Politisi yang akrab disapa Romy itu menjelaskan, dalam paket pimpinan MPR nanti, Koalisi Merah Putih akan mengajukan empat nama. Mereka berasal dari Golkar, Gerindra, Partai Demokrat, dan PPP. Adapun satu posisi Wakil Ketua MPR akan diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Menurut Romy, Koalisi Merah Putih telah lama merundingkan pembagian kursi di DPR dan MPR. Dia bahkan menyebut kesepakatan pembagian itu sudah dilakukan sejak deklarasi Koalisi Merah Putih oleh partai politik anggotanya pada saat pemilihan presiden lalu.

"Tapi soal pimpinan MPR, nanti kami rundingkan lagi. Kalau yang sementara ini ya empat itu, Golkar, Demokrat, Gerindra, dan PPP," ujar Romy.

Koalisi Merah Putih telah menguasai seluruh kursi pimpinan DPR dalam sidang paripurna semalam. Dari semua partai dalam koalisi tersebut, hanya PPP yang tidak kebagian kursi Wakil Ketua DPR. Partai Demokrat, yang menyatakan tidak berada dalam koalisi itu, justru mendapatkan satu kursi wakil ketua DPR. Sebagai gantinya, Koalisi Merah Putih berencana memberikan kursi Wakil Ketua MPR kepada PPP.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com