Koordinator aksi, Syafti Hidayat, mengatakan, aksi diundur menjadi Selasa pagi.
"Kami undur aksinya di depan Istana Negara, Selasa besok pukul 10.00 WIB pagi," ujar Syafti kepada Kompas.com, Senin (29/9/2014) sore.
Namun, ia mengatakan, aksi pemberian gelar kepada SBY ini akan tetap dilakukan sebagai respons terhadap ambiguitas posisi SBY dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.
SBY dianggap menjadi penyebab lolosnya mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang disahkan DPR pada 26 September lalu.
Dari Istana, kata Syafti, aksi akan dilanjutkan ke Kantor Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Pengunjuk rasa juga akan menyampaikan penolakannya terhadap wacana SBY menjadi calon sekretaris jenderal PBB atau lembaga internasional lain.
Sebelumnya, aksi merespons sikap Demokrat terkait RUU Pilkada juga dilakukan sejumlah warga Indonesia di Washington DC. Mereka berunjuk rasa di depan hotel tempat Presiden SBY menginap. (Baca: SBY Didemo Warga Indonesia di Washington DC).
Setelah pengesahan RUU Pilkada, SBY dan Partai Demokrat dikecam publik. Publik kesal dengan sikap Fraksi Demokrat yang memilih walk out sebelum voting. Padahal, SBY dan Demokrat mengaku mendukung pilkada langsung dengan syarat adanya perbaikan mekanisme.
Dampak dari walk out itu, pendukung pilkada langsung pun kalah jumlah suara dibandingkan Koalisi Merah Putih yang mendukung agar pilkada lewat DPRD, seperti masa Orde Baru.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.