"Saya ingin menyatakan tidak ada istilah salah tafsir instruksi. Yang jelas, ketua umum sudah menginstruksikan agar tetap berjuang demi pilkada langsung dengan 10 perbaikan," ujar Syarief dalam konferensi pers, di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin (29/9/2014).
Sebelumnya, politisi Demokrat, Sutan Bathoegana, menyatakan terjadi salah pengertian antara perintah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan apa yang dilakukan Fraksi Demokrat saat pengambilan keputusan dalam sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada pada Jumat (26/9/2014) lalu. Menurut Sutan, SBY memerintahkan agar fraksi all out dalam sidang paripurna. Namun, fraksi malah menganggapnya sebagai perintah untuk walk out.
Syarief juga menyampaikan kekecewaannya terhadap publik yang menyalahkan SBY atas keputusan DPR yang menyetujui Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Dalam rapat tersebut diputuskan pemilihan kepala daerah secara tidak langsung, atau melalui DPRD.
"Kami melihat ini tidak fair, jika SBY disalahkan," kata Syarief.
Menurut Syarief, perintah SBY agar tetap memperjuangkan opsi pilkada langsung dengan 10 syarat tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di DPR. Fraksi Partai Demokrat menilai opsi 10 syarat tersebut tidak mendapatkan dukungan dari fraksi lain, dan tidak diakomodasi dalam rapat sehingga berinisiatif untuk memilih walk out.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.