Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemisahan Kemendikbud Belum Final, Tim Transisi Masih Terima Masukan

Kompas.com - 19/09/2014, 19:18 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Tim Transisi Kelompok Kerja Arsitektur Kabinet dan Lembaga Kepresidenan Haryadi, mengatakan, rencana pemisahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi dua kementerian belum final. Menurut dia, kelompok yang pro dan kontra dengan usulan itu masih sama kuat.

Haryadi menyebutkan, Tim Transisi masih menunggu masukan masyarakat terkait wacana tersebut. Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla membuka kemungkinan membentuk dua kementerian yang menangani pendidikan, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; serta Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset Teknologi.

"Ada alternatif untuk tidak diubah. Ada alternatif adanya Kementerian Dikti dan Ristek. Masih ada kesempatan memberi masukan, masih sangat kami inginkan," ujar Haryadi dalam sebuah diskusi, di Jakarta, Jumat (19/9/2014).

Haryadi mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan Pokja sehingga muncul wacana format baru kementerian pendidikan. Pertimbangan itu, di antaranya, bagaimana meningkatkan kualitas pengetahuan sekaligus membentuk karakter manusia terdidik yang berkualitas dan berbudaya.

Selain itu, Pokja juga mengulik kembali visi dan misi pendidikan nasional sebagai dasar pembuatan kebijakan, da bagaimana menjembatani kementerian pendidikan di masa sebelumnya dengan masa mendatang.

"Konteksnya global sistem sekarang. Bagaimana arah kebijakan pendidikan nasional itu jadi awalan kami untuk mengorek informasi sedalam-dalamnya dari mereka yang kita anggap punya kapasitas untuk itu," ujar Haryadi.

Haryadi mengatakan, mantan Menteri Pendidikan Daud Yusuf memberi masukan agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak diubah. Menurut Daud, kata Haryadi, pada dasarnya pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi merupakan bidang yang terkait satu sama lain sehingga penting untuk dipertahankan.

Adapun, kelompok yang mendukung adanya kementerian terpisah yang membidangi dua hal tersebut berpendapat bahwa fungsi yang dijalankan pendidikan tinggi dengan pendidikan dasar dan menengah berbeda. Haryadi mengatakan, perguruan tinggi tidak hanya diasumsikan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun juga memajukan kesejahteraan bangsa.

"Perguruan tinggi yang ada fungsinya memajukan iptek dan seni untuk kemanusiaan, konteksnya global," kata Haryadi.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan akan memecah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi dua kementerian terpisah, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset Teknologi. Menurut Jokowi, selama ini, riset belum benar-benar dimanfaatkan secara maksimal. Kegiatan riset dilakukan sendiri-sendiri oleh setiap lembaga dan kementerian sehingga tidak satu padu.

Jokowi menginginkan, ke depannya riset baik yang berhubungan dengan teknologi, riset sosial, pertanian, dan kemaritiman, dapat diaplikasikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jokowi berharap, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset ini dapat menjadi pusat bagi riset nasional. Dengan demikian, riset akan mendatangkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com