Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkominfo di Kabinet Jokowi Diharapkan dari Kalangan Jurnalis

Kompas.com - 18/09/2014, 07:14 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Boni Hargens, mendorong agar posisi Menteri Komunikasi dan Informatika diisi oleh orang yang memiliki latar belakang sebagai jurnalis. Boni mengaku tidak memiliki pilihan untuk mengusulkan nama-nama bakal calon menteri. Namun, jika dia berada dalam posisi sebagai Jokowi maka pilihan itu akan menjadi prioritas.

"Dari awal saya sudah bilang Pak Jokowi bahwa kita tidak akan campur soal nama, tetapi kalau posisi saya sebagai Pak Jokowi, tentu saya akan mengambil orang yang sudah terbukti melakukan perubahan di institusinya untuk memegang Kominfo ini," kata Boni di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Presiden terpilih Joko Widodo belum mengumumkan nama-nama menteri yang akan duduk dalam kabinet. Namun, sudah muncul beberapa nama potensial berdasarkan hasil penelusuran lembaga survei. Untuk jabatan Menkominfo yaitu Narliswandi, Agung Adiprasetyo, Dyah Kartika Rini Djoemadi, Suryopratomo, Syaiful Hadi, dan Niken Widhiastuti.

Nama terakhir merupakan Direktur Utama LPP RRI sekaligus Presiden Asia Pacific Institute For Broadcasting Development (AIBD). Boni menilai sosok Niken tidak diragukan lagi. Niken memiliki gagasan, terobosan yang bagus, latarnya belakang jurnalis, dan berintegritas sehingga dianggap sangat layak menggantikan Tifatul Sembiring. "Maka, Ibu Niken misalnya saya akan angkat jadi menteri kalau saya adalah Pak Jokowi," katanya.

Menurut pendiri Indonesian Research & Survey (IReS) Usamah Hisyam, sangat terbuka nama Niken dimasukkan dalam kabinet Jokowi-JK sepanjang yang bersangkutan benar-benar mau melaksanakan visi dan misi serta program kerja yang telah dicanangkan oleh Jokowi serta mempunyai kapasitas pada bidang departemental.

"Tentu ini merupakan hak prerogatif presiden terpilih karena itu peraturan perundang-undangan dan mereka yang unggul dalam survei ini belum tentu terpilih, sebaliknya yang hasil survei namanya di belakang bila memang dilihat punya kapasitas bisa bekerja sama maka sangat mungkin juga dipilih," papar dia.

IReS merilis 190 nama bakal calon menteri hasil survei yang dilakukan di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Semua nama yang masuk dalam survei ini memiliki beberapa kriteria penting yang menjadi fokus presiden terpilih Joko Widodo, terutama sense of crisis. Nama-nama dari masing-masing kementerian postur kabinet ini merupakan masukan dari tokoh kunci yang berada di lingkaran Jokowi.

Dari lima nama tersebut, survei memilih satu nama terbaik dengan persentase tertinggi pada setiap kementeriannya. "Yang ranking satu sangat mungkin tidak terpilih. Bakal terjadi perubahan dan pergeseran. Karena itu adalah hak prerogatif presiden terpilih Jokowi," kata Usamah.

Dengan mengumumkan bakal calon menteri hasil survei IReS ini, Usamah menyampaikan pesan Jokowi bahwa dari nama-nama yang muncul harus dicermati oleh masyarakat. "Sehingga ada masukan terbuka kepada presiden terpilih sebelum dilantik," tambahnya.

Survei sendiri menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error 4 persen. Survei ini disebarkan pada 21 Agustus hingga 3 September. Sampling survei ini dilakukan terhadap 600 orang yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, dosen, birokrat minimal tingkat eselon IV, tokoh LSM, anggota DPRD, purnawirawan, pengusaha, dan pemuka agama di 33 provinsi seluruh Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com