Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Akan Upayakan Amandemen Ke-5 UUD 1945

Kompas.com - 17/09/2014, 19:49 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengatakan, partainya melalui fraksi di DPR periode 2014-2019 akan mengupayakan kembali amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Meski sudah baik, kata Muhaimin, UUD 1945 saat ini masih mempunyai kekurangan.

"Fraksi PKB periode mendatang akan mengajak semua fraksi di DPR dan MPR menyempurnakan amandemen UUD 1945," kata Muhaimin, saat memberikan pembekalan kepada caleg terpilih PKB periode 2014-2019, di Hotel Santika, Jakarta, Rabu (16/9/2014).

Hingga saat ini, UUD 1945 sudah diamandemen sebanyak empat kali. Artinya, jika berhasil, amandemen yang akan diupayakan PKB adalah perubahan yang kelima terhadap UUD 1945.

"Harus diupayakan ada sidang MPR khusus yang membahas kelemahan dan penyempurnaan UUD 1945 ini. Itulah apa yang jadi desain dan agenda kita ke depan," ujarnya.

Muhaimin menilai, masih ada beberapa bagian dalam UUD 1945 yang belum benar-benar berpihak kepada masyarakat menengah ke bawah. Padahal, kata dia, warga Nahdlatul Ulama yang merupakan basis PKB, kebanyakan adalah masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

"Sebanyak 40 persen warga NU masih dalam keadaan yang termarjinalkan. Inilah yang harus kita cermati dan pelajari. Kenapa kami dengan koalisi PDI-P dan Jokowi, karena kami punya misi yang sama, menyangkut kaum kecil. Indonesia masih didominasi kelompok marjinal," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Nasional
Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Nasional
Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

Nasional
Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Nasional
KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Nasional
Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Nasional
Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasional
Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Nasional
[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

Nasional
Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Mengaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Mengaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com