Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Janji Upayakan Kenaikan Anggaran untuk Penelitian

Kompas.com - 16/09/2014, 17:49 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden terpilih Joko Widodo menyadari bahwa selama ini anggaran untuk penelitian masih sangat minim. Jokowi berjanji akan mengupayakan kenaikan anggaran untuk penelitian pada pemerintahannya mendatang.

Hal tersebut disampaikan Jokowi di depan seratusan orang peneliti dalam sebuah seminar yang diselenggarakan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Gedung LIPI, Jakarta, Selasa (16/9/2014) sore. Untuk mengetahui berapa besar anggaran yang diperlukan untuk penelitian, Jokowi langsung bertanya kepada Kepala LIPI Lukman Hakim, yang duduk di sampingnya.

"Jadi Pak Lukman, anggaran untuk riset ini yang ideal berapa?" tanya Jokowi.

Lukman tampak kaget mendengar pertanyaan itu. Dia diam dan tertawa sebentar sebelum menjawab. Sekitar seratus orang peneliti yang hadir ikut tertawa melihat kejadian ini. "Tertulis 1 persen dari total PDB (Produk Domestik Bruto), Pak," kata Lukman.

Kali ini, Jokowi yang tampak kebingungan dengan jawaban Lukman itu. Jokowi bertanya kembali untuk menegaskan. "Iya, rupiahnya berapa?" kata Jokowi.

Lukman menjelaskan, idealnya penelitian ke depan membutuhkan dana Rp 80 triliun. Adapun dana yang dianggarkan saat ini hanya Rp 10,4 triliun.

"Jauh sekali, ya. Saya tidak janji sampai 80 triliun, enggak janji. Tapi kalau dilipatkan, saya akan usahakan," komentar Jokowi.

Meskipun nominal yang dijanjikan Jokowi tidak seperti yang diharapkan, Lukman dan para peneliti yang hadir tampak puas. Mereka langsung bertepuk tangan riang.

"Ini kalau bicara anggaran pasti tepuk tangan. Tidak selalu anggaran besar membawa manfaat yang besar. Tapi kita harapkan anggaran yang kita keluarkan nanti benar bermanfaat," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Nasional
Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Nasional
KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat 'Presidential Club'

Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat "Presidential Club"

Nasional
'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

"Presidential Club" Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

Nasional
Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye 'Tahanan KPK' Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye "Tahanan KPK" Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Nasional
Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Ide "Presidential Club" Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Nasional
Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Nasional
Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok 'E-mail' Bisnis

Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok "E-mail" Bisnis

Nasional
Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok 'E-mail' Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok "E-mail" Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com