Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Temui Ketua MPR, Rizal Ramli Sarankan Kadar Oktan BBM Subsidi Diturunkan dari 88 Jadi 80

Kompas.com - 12/09/2014, 16:17 WIB
Meidella Syahni

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli, menemui Ketua MPR Sidharto Danusubroto, Jumat (12/9/2014). Dalam pertemuan tertutup selama sekitar satu jam, Rizal memaparkan solusi untuk menghindari kenaikan harga BBM.

"Argumen yang seolah tidak ada pilihan lain selain menaikkan harga BBM, itu sangat menyesatkan. Ini bukan soal berani atau tidak, populer atau tidak, tetapi menyangkut 100 juta orang lebih yang menggunakan BBM," kata Rizal ditemui seusai pertemuan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Dalam catatan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini, kenaikan harga BBM bersubsidi akan memengaruhi sekitar 100 juta jiwa, yang terdiri dari 86,3 juta pengguna sepeda motor, 2,2 juta nelayan, dan 3 juta kendaraan umum. Kenaikan harga BBM yang praktis juga meningkatkan inflasi akan memengaruhi 150 juta jiwa, termasuk ibu rumah tangga.

Merujuk pada definisi orang miskin versi Bank Dunia (penghasilan 2 dollar AS per per hari), Rizal menjelaskan bahwa akan ada sekitar 10 juta masyarakat hampir miskin yang akan jatuh dalam kategori miskin. Untuk itu, Rizal mengusulkan adanya subsidi silang antara pengguna BBM yang kaya dan yang miskin.

Dia mengusulkan adanya BBM rakyat dengan mengurangi kadar oktan dari 88 menjadi 80-83 untuk mengurangi ongkos produksi. Dengan cara ini, Rizal menilai, mobil mewah yang biasanya masih bisa menggunakan BBM bersubsidi akan berhenti melakukan hal yang sama. Pasalnya, kadar oktan yang lebih rendah akan mempercepat kerusakan mesin. Perbaikannya pun mahal.

Sementara itu, untuk orang kaya, dia mengusulkan kenaikan harga pertamax (oktan 92) dan pertamax plus (oktan 94) dari Rp 11.000 menjadi Rp 13.000-Rp 15.000. "Jadi, ada prinsip subsidi silang. Yang lebih kaya bayar lebih mahal, yang BBM rakyat tidak perlu naik, bahkan bisa diturunin Rp 800. Akan tetapi enggak usah. (Harganya) tetap saja," ujar dia.

Untuk pengontrolan, Rizal menjelaskan dua hal yang bisa dimanfaatkan dalam sistem ini. Selain dengan metode pengurangan kadar oktan di atas, pengawasan bisa diperketat dengan menggunakan warna berbeda untuk tangki dan pipa di SPBU.

BBM rakyat menggunakan warna biru, sedangkan pertamax warna merah. Jika rancangan ini dijalankan, Rizal meyakini bahwa negara dapat diuntungkan sekitar Rp 40 triliun dari kenaikan harga pertamax. Menanggapi usulan ini, Ketua MPR RI Sidharto Danusubroto mengatakan akan menampung usulan ini dan meneruskannya kepada pejabat terkait.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

Nasional
KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi 'Zonk' karena Koruptor Makin Pintar

KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi "Zonk" karena Koruptor Makin Pintar

Nasional
Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

Nasional
Pimpinan KPK Sebut OTT 'Hiburan' agar Masyarakat Senang

Pimpinan KPK Sebut OTT "Hiburan" agar Masyarakat Senang

Nasional
Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

Nasional
Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

Nasional
Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

Nasional
Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi 'Online' Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi "Online" Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

Nasional
KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

Nasional
Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

Nasional
Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

Nasional
Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus 'Vina Cirebon'

Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus "Vina Cirebon"

Nasional
Tanggapi Survei Litbang Kompas, Istana: Presiden Konsisten Jalankan Kepemimpinan Merakyat

Tanggapi Survei Litbang Kompas, Istana: Presiden Konsisten Jalankan Kepemimpinan Merakyat

Nasional
Kemensos: Bansos Tak Diberikan ke Pelaku Judi Online, Tetapi Keluarganya Berhak Menerima

Kemensos: Bansos Tak Diberikan ke Pelaku Judi Online, Tetapi Keluarganya Berhak Menerima

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com