Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Pilkada, Asosiasi Gubernur Tak Sejalan dengan DPR

Kompas.com - 10/09/2014, 22:27 WIB
Nasrullah Nara

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Syahrul Yasin Limpo menegaskan, pemilihan kepala daerah untuk tingkat provinsi selayaknya tetap dipertahankan dengan mekanisme pemilihan langsung sesuai dengan semangat demokrasi. Mengubah mekanisme pemilihan dari langsung menjadi tidak langsung atau melalui pemilihan di DPRD tingkat provinsi sama saja dengan mengingkari tatanan demokrasi yang sudah berjalan hampir 10 tahun terakhir.

Dihubungi di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (10/9/2014), Syahrul mengungkapkan, mayoritas dari 34 gubernur se-Indonesia menyatakan tetap setuju jika pemilihan kepala daerah tingkat provinsi secara langsung dipertahankan. Hal ini mengingat skala provinsi jauh lebih kompleks dibanding kabupaten/kota. Cakupannya tidak hanya menyangkut wilayah geografis tetapi juga keberagaman sosial budaya dan etnik.

"Tentu saja tidak proporsional jika memilih pemimpin yang bisa mengayomi keberagaman itu hanya disederhanakan dengan melalui pemilihan di lembaga DPRD provinsi," ujar Syahrul yang kini menjabat Gubernur Sulsel periode kedua.

Ia menyatakan amat memahami dinamika politik yang berkembang di DPR terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang yang mengarah pada pencabutan mekanisme pilkada secara langsung. Namun, dia juga tak bisa menampik aspirasi masyarakat dan gubernur yang masih ingin bertahan pada pola pemilihan secara langsung.

Syahrul yang meniti karier kepala desa, camat, sekretaris daerah, bupati, hingga gubernur itu berpendapat bahwa kalau memang ada semangat untuk meninjau ulang sistem pilkada, yang lebih tepat diubah adalah pemilihan kepala daerah kabupaten/kota. Alasannya, cakupan wilayah dan keberagaman sosial budaya dan etnik pada daerah kabupaten/kota jauh lebih kecil dibanding provinsi.

"Dengan demikian, walaupun pemilihan disederhanakan melalui di DPRD kabupaten/kota, implikasinya tidaklah seluas dan serumit provinsi. Tugas mengayomi dari bupati/wali kota tidak sekompleks tugas gubernur," kata Syahrul.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penjelasan Habiburokhman soal Adanya Anggota DPR Main Judi 'Online'

Penjelasan Habiburokhman soal Adanya Anggota DPR Main Judi "Online"

Nasional
Airlangga Sebut Kemenko Perekonomian Pindah ke IKN jika Kantornya Sudah Siap

Airlangga Sebut Kemenko Perekonomian Pindah ke IKN jika Kantornya Sudah Siap

Nasional
Jemaah Haji Sambut Gembira Saat Hujan Turun di Mekkah, di Tengah Peringatan Cuaca Panas

Jemaah Haji Sambut Gembira Saat Hujan Turun di Mekkah, di Tengah Peringatan Cuaca Panas

Nasional
PPP Pastikan Agenda Muktamar untuk Pergantian Pemimpin Berlangsung Tahun 2025

PPP Pastikan Agenda Muktamar untuk Pergantian Pemimpin Berlangsung Tahun 2025

Nasional
Jemaah Haji dengan Risiko Tinggi dan Lansia Diimbau Badal Lontar Jumrah

Jemaah Haji dengan Risiko Tinggi dan Lansia Diimbau Badal Lontar Jumrah

Nasional
Idul Adha, Puan Maharani: Tingkatkan Kepedulian dan Gotong Royong

Idul Adha, Puan Maharani: Tingkatkan Kepedulian dan Gotong Royong

Nasional
Timwas Haji DPR: Tenda Jemaah Haji Indonesia Tidak Sesuai Maktab, Banyak yang Terusir

Timwas Haji DPR: Tenda Jemaah Haji Indonesia Tidak Sesuai Maktab, Banyak yang Terusir

Nasional
Sikap Golkar Ingin Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jabar Ketimbang Jakarta Dinilai Realistis

Sikap Golkar Ingin Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jabar Ketimbang Jakarta Dinilai Realistis

Nasional
Masalah Haji Terus Berulang, Timwas Haji DPR Usulkan Penbentukan Pansus

Masalah Haji Terus Berulang, Timwas Haji DPR Usulkan Penbentukan Pansus

Nasional
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Jemaah Haji Diimbau Tak Lontar Jumrah Sebelum Pukul 16.00

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Jemaah Haji Diimbau Tak Lontar Jumrah Sebelum Pukul 16.00

Nasional
Wapres Ma'ruf Dorong Kegiatan Kurban Terus Dijaga, Sebut Warga Non-Muslim Ikut Berkurban di Masjid Istiqlal

Wapres Ma'ruf Dorong Kegiatan Kurban Terus Dijaga, Sebut Warga Non-Muslim Ikut Berkurban di Masjid Istiqlal

Nasional
Semarak Perayaan Idul Adha 1445 H, DPC PDIP di 38 Daerah Jatim Sembelih Hewan Kurban

Semarak Perayaan Idul Adha 1445 H, DPC PDIP di 38 Daerah Jatim Sembelih Hewan Kurban

Nasional
Pelindo Petikemas Salurkan 215 Hewan Kurban untuk Masyarakat

Pelindo Petikemas Salurkan 215 Hewan Kurban untuk Masyarakat

Nasional
Gus Muhaimin: Timwas Haji DPR Sampaikan Penyelenggaraan Haji 2024 Alami Berbagai Masalah

Gus Muhaimin: Timwas Haji DPR Sampaikan Penyelenggaraan Haji 2024 Alami Berbagai Masalah

Nasional
DPD PDI-P Usulkan Nama Anies di Pilkada Jakarta, Ganjar: Seandainya Tidak Cocok, Tak Usah Dipaksakan

DPD PDI-P Usulkan Nama Anies di Pilkada Jakarta, Ganjar: Seandainya Tidak Cocok, Tak Usah Dipaksakan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com