Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Pilkada, Asosiasi Gubernur Tak Sejalan dengan DPR

Kompas.com - 10/09/2014, 22:27 WIB
Nasrullah Nara

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Syahrul Yasin Limpo menegaskan, pemilihan kepala daerah untuk tingkat provinsi selayaknya tetap dipertahankan dengan mekanisme pemilihan langsung sesuai dengan semangat demokrasi. Mengubah mekanisme pemilihan dari langsung menjadi tidak langsung atau melalui pemilihan di DPRD tingkat provinsi sama saja dengan mengingkari tatanan demokrasi yang sudah berjalan hampir 10 tahun terakhir.

Dihubungi di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (10/9/2014), Syahrul mengungkapkan, mayoritas dari 34 gubernur se-Indonesia menyatakan tetap setuju jika pemilihan kepala daerah tingkat provinsi secara langsung dipertahankan. Hal ini mengingat skala provinsi jauh lebih kompleks dibanding kabupaten/kota. Cakupannya tidak hanya menyangkut wilayah geografis tetapi juga keberagaman sosial budaya dan etnik.

"Tentu saja tidak proporsional jika memilih pemimpin yang bisa mengayomi keberagaman itu hanya disederhanakan dengan melalui pemilihan di lembaga DPRD provinsi," ujar Syahrul yang kini menjabat Gubernur Sulsel periode kedua.

Ia menyatakan amat memahami dinamika politik yang berkembang di DPR terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang yang mengarah pada pencabutan mekanisme pilkada secara langsung. Namun, dia juga tak bisa menampik aspirasi masyarakat dan gubernur yang masih ingin bertahan pada pola pemilihan secara langsung.

Syahrul yang meniti karier kepala desa, camat, sekretaris daerah, bupati, hingga gubernur itu berpendapat bahwa kalau memang ada semangat untuk meninjau ulang sistem pilkada, yang lebih tepat diubah adalah pemilihan kepala daerah kabupaten/kota. Alasannya, cakupan wilayah dan keberagaman sosial budaya dan etnik pada daerah kabupaten/kota jauh lebih kecil dibanding provinsi.

"Dengan demikian, walaupun pemilihan disederhanakan melalui di DPRD kabupaten/kota, implikasinya tidaklah seluas dan serumit provinsi. Tugas mengayomi dari bupati/wali kota tidak sekompleks tugas gubernur," kata Syahrul.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Nasional
Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko 'Deadlock'

Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko "Deadlock"

Nasional
Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Nasional
PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com