Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Mobil Mercy untuk Menteri, Tim Transisi Pasrah kepada Pemerintahan SBY

Kompas.com - 10/09/2014, 14:04 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Tim Transisi enggan memikirkan mengenai pengadaan mobil dinas baru yang sudah disiapkan oleh pemerintahan saat ini untuk jajaran kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mendatang.

Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto mengatakan, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah mengambil keputusan untuk membeli mobil Mercedez Benz sehingga Tim Transisi dan Jokowi menganggap masalah ini sudah selesai.

"Kita serahkan sepenuhnya pada pemerintahan saat ini," kata Hasto di Jakarta, Rabu (10/9/2014) siang.

Hasto mengatakan, sebenarnya Jokowi sudah ditanya terlebih dahulu oleh Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengenai pengadaan mobil menteri tersebut. Jokowi juga sudah menyampaikan jawabannya bahwa pengadaan mobil baru untuk menteri tidak diperlukan. Sayangnya, pemerintah enggan memenuhi permintaan Jokowi.

"Sekiranya boleh mengharapkan di situ ada skala prioritas untuk penggunaan dana APBN-P 2014 untuk kepentingan yang lebih produktif," ujar Hasto.

Hasto enggan berkomentar lebih jauh mengenai sikap pemerintah yang tidak mendengarkan keinginan Jokowi itu.

"Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa itu kewenangan sepenuhnya dari pemerintahan saat ini," ujar Hasto.

Berdasarkan pengumuman pemenang lelang, harga penawaran setelah klarifikasi dan negosiasi teknis pengadaan seluruh mobil dinas tersebut sebesar Rp 91.944.000.000. Jokowi mengaku sempat diminta pendapat oleh Sudi sekitar tiga bulan lalu perihal pengadaan mobil dinas baru.

Saat itu, Jokowi menjawab tidak perlu membeli mobil baru. Ia ingin para pembantunya tetap memakai mobil Toyota Crown Royal Saloon yang kini dipakai Kabinet Indonesia Bersatu II. (baca: Ini Komentar Jokowi soal Mobil Dinas Mercy untuk Para Pembantunya)

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menolak diintervensi dalam mengambil kebijakan pada masa transisi kepemimpinan saat ini. Menurut SBY, pemerintahan saat ini bertanggung jawab penuh atas semua kebijakan. Namun, setelah 20 Oktober mendatang, setelah presiden terpilih mengucapkan sumpahnya, SBY berakhir masa baktinya. (baca: SBY Tolak Diintervensi Selama Masa Transisi)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Putus Internet ke Kamboja dan Filipina, Menkominfo: Upaya Berantas Judi 'Online'

Putus Internet ke Kamboja dan Filipina, Menkominfo: Upaya Berantas Judi "Online"

Nasional
Pemerintah Putus Akses Internet Judi 'Online' Kamboja dan Filipina

Pemerintah Putus Akses Internet Judi "Online" Kamboja dan Filipina

Nasional
Upaya Berantas Judi 'Online' dari Mekong Raya yang Jerat 2,3 Juta Penduduk Indonesia...

Upaya Berantas Judi "Online" dari Mekong Raya yang Jerat 2,3 Juta Penduduk Indonesia...

Nasional
Keamanan Siber di Pusat Data Nasional: Pelajaran dari Gangguan Terbaru

Keamanan Siber di Pusat Data Nasional: Pelajaran dari Gangguan Terbaru

Nasional
Tanggal 26 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Letjen Suryo Prabowo Luncurkan Buku 'Mengantar Provinsi Timor Timur Merdeka Menjadi Timor Leste'

Letjen Suryo Prabowo Luncurkan Buku "Mengantar Provinsi Timor Timur Merdeka Menjadi Timor Leste"

Nasional
Resmikan Destinasi Wisata Aglaonema Park di Sleman, Gus Halim: Ini Pertama di Indonesia

Resmikan Destinasi Wisata Aglaonema Park di Sleman, Gus Halim: Ini Pertama di Indonesia

Nasional
Drag Fest 2024 , Intip Performa Pertamax Turbo untuk Olahraga Otomotif

Drag Fest 2024 , Intip Performa Pertamax Turbo untuk Olahraga Otomotif

Nasional
2.000-an Nadhliyin Hadiri Silaturahmi NU Sedunia di Mekkah

2.000-an Nadhliyin Hadiri Silaturahmi NU Sedunia di Mekkah

Nasional
TNI AD: Prajurit Gelapkan Uang untuk Judi 'Online' Bisa Dipecat

TNI AD: Prajurit Gelapkan Uang untuk Judi "Online" Bisa Dipecat

Nasional
Airlangga Yakin Jokowi Punya Pengaruh dalam Pilkada meski Sebut Kearifan Lokal sebagai Kunci

Airlangga Yakin Jokowi Punya Pengaruh dalam Pilkada meski Sebut Kearifan Lokal sebagai Kunci

Nasional
TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

Nasional
Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan 'Autogate' Imigrasi Mulai Beroperasi

Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan "Autogate" Imigrasi Mulai Beroperasi

Nasional
Satgas Judi 'Online' Akan Pantau Pemain yang 'Top Up' di Minimarket

Satgas Judi "Online" Akan Pantau Pemain yang "Top Up" di Minimarket

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com