Kata Menkopolhukam, Persoalan BBM Sudah Kuno

"Ah, itu kuno. Kalau presiden dan presiden terpilih ketemu, masa bahas BBM terus. Banyak masalah lain yang masih fundamental," ucap Djoko di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (1/9/2014).

Menurut Djoko, pertemuan Presiden SBY dengan presiden terpilih Joko Widodo di Bali beberapa waktu lalu juga tidak hanya membahas soal BBM. Dia tidak sepakat dengan anggapan bahwa Presiden SBY menolak permintaan Jokowi menaikkan harga BBM.

Menurut dia, penyusunan APBN-P 2014 dan juga RAPBN 2015 sesuai undang-undang adalah kewenangan penuh dari pemerintahan SBY.

"Pemerintahan SBY kan penetapan anggaran 2014 dan 2015, kan atas nama undang-undang, kan di pemerintahan SBY. Tidak sepakatnya sama siapa?" ucap dia.

Jokowi telah menyampaikan permintaan agar Presiden SBY menaikkan harga BBM subsidi, tetapi ditolak. (Baca: SBY Tolak Permintaan Jokowi Naikkan Harga BBM)

Jokowi menginginkan postur RAPBN 2015 yang menekan angka subsidi sehingga bisa memberikan ruang fiskal lebih besar bagi pemerintahannya kelak. Ruang fiskal itu berguna untuk mendanai sejumlah program prioritas.

Di dalam RAPBN 2015 yang disusun pemerintah, jumlah subsidi energi mencapai Rp 291,1 triliun. Jumlah itu meningkat dari alokasi APBN-P 2014 sebesar Rp 246,5 triliun. (Baca: Bakal Naikkan Harga BBM, Jokowi Siap Tak Populer)