Jokowi Butuh Rp 265 Triliun Per Tiga Bulan untuk Wujudkan Janji Kampanye

JAKARTA, KOMPAS.com — Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto mengatakan bahwa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla butuh setidaknya Rp 265 triliun untuk mewujudkan janji-janji kampanye yang terangkum dalam Nawa Cita.

"Butuh Rp 265 triliunan. Itu pun hanya per tiga bulan," ujar Andi di Balaikota, Jakarta, Jumat (29/8/2014) siang.

Dana tersebut, lanjut Andi, bakal didapatkan melalui APBN 2015. Saat ini, Rancangan APBN 2015 baru akan dibahas di parlemen, pekan depan.

Pihaknya belum dapat memastikan berapa ruang fiskal yang mampu didapat agar semua program Jokowi-JK dilaksanakan.

"Makanya, kita tergantung fraksi-fraksi partai pengusung dalam memperjuangkan itu supaya pasti disetujui," ujar Andi. "Misalnya, Kartu Indonesia Pintar, kan sudah ada dasarnya di pemerintah, dasarnya BOS. Kartu Indonesia Sehat juga dasarnya ada di pemerintah, yakni BPJS. Tinggal ditambahin berapa agar janji Pak Jokowi terealisasi," tambahnya.

Adapun upaya menambah ruang fiskal dalam APBN 2015 dilakukan Jokowi dengan mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada pemerintahan SBY. Namun, permintaan itu diketahui ditolak. Oleh sebab itu, Jokowi akan tetap mengusahakannya melalui pembahasan di parlemen.

Dari kalkulasi Tim Transisi, kenaikan harga bensin sebesar Rp 1.000 saja bisa mengurangi beban subsidi antara Rp 48 triliun dan 52 triliun. Jika kenaikan harga bensin sebesar Rp 3.000, maka hal itu bisa mengurangi beban subsidi hingga Rp 100 triliun.

Sebagai latar belakang, berikut 9 janji kampanye Jokowi-JK yang terangkum dalam Nawa Cita:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada semua warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya, dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan tepercaya, dengan memberikan prioritas terhadap upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi, serta jaminan sosial untuk rakyat pada tahun 2019.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara, serta budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

9. Memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.