Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Ingatkan Golkar Sudah Punya Tempat Terhormat sebagai Pendamping Jokowi

Kompas.com - 25/08/2014, 17:32 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ahmad Basarah tetap berkeyakinan, Partai Golkar akan merapat ke koalisi pendukung Jokowi-Jusuf Kalla. Hal tersebut didasarkan pada tempat terhormat yang diberikan koalisi kepada Partai Golkar.

"Kami masih percaya bahwa dalam politik, tidak ada lawan yang abadi. Yang abadi hanya kepentingan. Kalau Golkar mau jujur, di antara partai-partai koalisi, justru Golkar sudah menjadi 'wakil presiden' dengan adanya JK," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senin (25/8/2014).

Basarah berpendapat, meski Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar sudah menyatakan sikap sebagai oposisi, dia melihat bahwa dinamika partai berlambang pohon beringin itu tetap akan terjadi. "Kami masih melihat dinamika politik Golkar dalam beberapa minggu ke depan," ujarnya.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat ini menuturkan, komunikasi dengan Golkar dilakukan secara intensif melalui Jusuf Kalla. Dia menilai, pengaruh JK saat ini masih kuat. "Apalagi JK masih memegang KTA (kartu tanda anggota Partai Golkar). Nanti hubungan dengan Golkar tinggal diformalkan saja dalam waktu yang ditentukan," ungkap Basarah.

Seperti diberitakan, DPD Tingkat I Partai Golkar sepakat bahwa posisi mereka berada di luar pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Partai Golkar memilih berada di luar pemerintahan untuk menjalankan fungsi sebagai partai penyeimbang. Hal ini disampaikan setelah 30 pengurus DPD I Golkar mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Sebut Data PDN yang Diretas Tak Bisa Dikembalikan

Pemerintah Sebut Data PDN yang Diretas Tak Bisa Dikembalikan

Nasional
ICW Nilai Kapolda Metro Tak Serius Tangani Kasus Firli

ICW Nilai Kapolda Metro Tak Serius Tangani Kasus Firli

Nasional
Rivan A Purwantono Sebut Digitalisasi sebagai Instrumen Pendukung Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Rivan A Purwantono Sebut Digitalisasi sebagai Instrumen Pendukung Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Nasional
Jokowi Enggan Biayai Food Estate Pakai APBN Lagi

Jokowi Enggan Biayai Food Estate Pakai APBN Lagi

Nasional
Paus Fransiskus Dijadwalkan Bertemu Jokowi September, Ini Agendanya...

Paus Fransiskus Dijadwalkan Bertemu Jokowi September, Ini Agendanya...

Nasional
Kemenag Wajibkan ASN-nya Cegah Judi 'Online', Yang Bermain Kena Sanksi

Kemenag Wajibkan ASN-nya Cegah Judi "Online", Yang Bermain Kena Sanksi

Nasional
Ambulans Disetop Karena Rombongan Jokowi Lewat, Istana Minta Maaf

Ambulans Disetop Karena Rombongan Jokowi Lewat, Istana Minta Maaf

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Helfi Assegaf Jadi Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim

Mutasi Polri, Brigjen Helfi Assegaf Jadi Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim

Nasional
Muhammadiyah Tak Menolak Izin Kelola Tambang, Masih Lakukan Kajian

Muhammadiyah Tak Menolak Izin Kelola Tambang, Masih Lakukan Kajian

Nasional
Kantor Presiden di IKN Bisa Digunakan Jokowi Pada Juli

Kantor Presiden di IKN Bisa Digunakan Jokowi Pada Juli

Nasional
Data di 282 Layanan Kementerian/Lembaga Hilang Imbas Peretasan PDN, Hanya 44 yang Punya 'Back Up'

Data di 282 Layanan Kementerian/Lembaga Hilang Imbas Peretasan PDN, Hanya 44 yang Punya "Back Up"

Nasional
Bansos Presiden Pun Dikorupsi, Negara Rugi Rp 125 M

Bansos Presiden Pun Dikorupsi, Negara Rugi Rp 125 M

Nasional
Saat PPATK Ungkap 1.000 Lebih Anggota Dewan Main Judi Online

Saat PPATK Ungkap 1.000 Lebih Anggota Dewan Main Judi Online

Nasional
Hari Ini, Emirsyah Satar Jalani Sidang Tuntutan Pengadaan Pesawat di Maskapai Garuda

Hari Ini, Emirsyah Satar Jalani Sidang Tuntutan Pengadaan Pesawat di Maskapai Garuda

Nasional
Hari Ini, Sosok yang Ancam 'Buldozer' Kemenkominfo Jalani Sidang Vonis Perkara BTS 4G

Hari Ini, Sosok yang Ancam "Buldozer" Kemenkominfo Jalani Sidang Vonis Perkara BTS 4G

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com