Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DKPP: Ketegangan Pilpres 2014 Dinikmati Saja

Kompas.com - 22/08/2014, 17:49 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie meminta masyarakat mengambil sisi positif dari penyelenggaraan Pemilu Presiden 2014. Menurut dia, ketegangan yang terjadi selama proses pemilu kalau ini dapat menjadi sejarah yang sepatutnya dinikmati.

"Pemilu 2014 begini menegangkan, be positive. Pengalaman menegangkan ini lebih baik kita nikmati," ujar Jimly di kantor DKPP, Jakarta, Jumat (22/8/2014).

Jimly mengatakan, belum tentu pengalaman pemilu dengan dua pasangan calon seperti tahun ini terjadi lagi pada pemilu-pemilu selanjutnya. Mulai 2019, pemilu legislatif dan pemilu presiden berlangsung serentak sehingga partai-partai dapat mengajukan calon presidennya masing-masing.

Jimly mengatakan, pelaksanaan Pemilu 2014 mendulang sukses besar. Meskipun sempat diwarnai ketegangan politis, ia berpendapat, masyarakat akan cepat melupakan konflik tersebut sejalan dengan dinamika politik.

"Orang Indonesia kan pemaaf, cepat lupa, cepat insaf, jadi bisa saja lima tahunan dinamika politik berkembang. Bisa saja kalau sekarang kalah, bisa menang nanti. Yang menang juga jangan jemawa dulu," kata Jimly.

Jimly meminta kepada berbagai pihak yang bersengketa dalam Pemilu 2014 untuk menerima hasil putusan yang telah dijatuhkan oleh DKPP maupun Mahkamah Konstitusi. Ia menambahkan, persaingan selanjutnya masih dapat dilakukan dalam pemerintahan nantinya.

"Ya sudah, kita terima saja ini karena sidang sengketa pilpres sudah selesai. Kita harus bersyukur pada yang sudah terjadi," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jika Kaesang Maju Pilkada, Jokowi dan Prabowo Jadi Faktor Penting

Jika Kaesang Maju Pilkada, Jokowi dan Prabowo Jadi Faktor Penting

Nasional
Partai Buruh dan KSPI Bakal Gugat Aturan Tapera ke MK dan MA

Partai Buruh dan KSPI Bakal Gugat Aturan Tapera ke MK dan MA

Nasional
Revisi UU Polri, KPK Tegaskan Tak Perlu Rekomendasi Lembaga Lain untuk Rekrut Penyidik-Penyelidik

Revisi UU Polri, KPK Tegaskan Tak Perlu Rekomendasi Lembaga Lain untuk Rekrut Penyidik-Penyelidik

Nasional
Menpan-RB Apresiasi Kantor Perwakilan RI Jadi Hub Layanan Pelindungan WNI

Menpan-RB Apresiasi Kantor Perwakilan RI Jadi Hub Layanan Pelindungan WNI

Nasional
Ramai-ramai Menyoal Putusan MA yang Buka Jalan bagi Kaesang

Ramai-ramai Menyoal Putusan MA yang Buka Jalan bagi Kaesang

Nasional
Tapera Ditolak Pekerja-Pengusaha, Pemerintah Lanjut Terus

Tapera Ditolak Pekerja-Pengusaha, Pemerintah Lanjut Terus

Nasional
Gugatan Usia Calon Kepala Daerah Diduga Sengaja Diajukan Jelang Pilkada

Gugatan Usia Calon Kepala Daerah Diduga Sengaja Diajukan Jelang Pilkada

Nasional
Putusan MA Diduga Bagian Manuver Politik demi Bantu Kaesang pada Pilkada

Putusan MA Diduga Bagian Manuver Politik demi Bantu Kaesang pada Pilkada

Nasional
Febri Diansyah Pastikan Hadir Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Febri Diansyah Pastikan Hadir Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Nasional
Anies dan PDI-P, Dulu Berseberangan Kini Saling Lempar Sinyal Jelang Pilkada

Anies dan PDI-P, Dulu Berseberangan Kini Saling Lempar Sinyal Jelang Pilkada

Nasional
Febri Diansyah dan GM Radio Prambors Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Febri Diansyah dan GM Radio Prambors Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Nasional
[POPULER NASIONAL] 'Gula-gula' Politik Anak Muda Usai Putusan MA | PDI-P Bantah Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

[POPULER NASIONAL] "Gula-gula" Politik Anak Muda Usai Putusan MA | PDI-P Bantah Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Nasional
Sejarah Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Temanya 2024

Sejarah Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Temanya 2024

Nasional
Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Nasional
Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com