Golkar Harus Berani Jadi Partai Oposisi

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menjelaskan, konflik yang terjadi di internal Golkar saat ini dipicu karena tak adanya keberanian untuk beroposisi. Padahal, sebagai partai besar dengan perolehan kursi signifikan di parlemen, Golkar berpeluang menjadi partai penyeimbang yang berperan mengkritisi kebijakan pemerintah.

"Golkar harusnya sadar, harus berani mereposisi dan keluar dari bayang-bayang sebagai partai penguasa," kata Siti, saat dihubungi, Rabu (13/8/2014).

Selain menjadi partai penyeimbang, kata Siti, keberanian Golkar beroposisi juga akan menegaskan garis politik yang dianut dan menghilangkan stigma sebagai partai oportunis yang selalu menempel pada kekuasaan. Dengan garis politik yang jelas, maka publik tak terus dibuat bingung sehingga dukungan dari dalam dan luar partai semakin solid dan Golkar dapat merasakan manfaatnya di pemilihan umum selanjutnya.

"Selama ini kan Golkar tidak jelas warnanya, dianggap opurtunis. Padahal lebih baik mundur satu langkah untuk maju beberapa langkah di pemilu selanjutnya," ucap Siti.

Seperti diketahui, konflik di internal Golkar terus mengemuka dan berkaitan dengan Pemilihan Umum 2014. Kondisi partai ini terbelah setelah Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dianggap gagal memenangkan Golkar di Pemilu Legislatif 2014 dan keliru mengambil sikap koalisi di pemilu presiden.

Suhu makin memanas setelah Joko Widodo-Jusuf Kalla ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kritik pada Aburizal semakin deras karena memilih mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Aburizal menegaskan bahwa Golkar akan menjadi oposisi jika Jokowi-JK ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Sementara kubu lainnya memandang Golkar harus ada dalam pemerintahan karena oposisi tak dikenal dalam ideologi dan sejarah Golkar.