Tim Transisi Jokowi Bisa Menghemat Waktu Pemerintahan Baru

Pengamat psikologi dari Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk menjelaskan, ada penghematan waktu sekitar dua-tiga bulan ketika Jokowi-JK memulai memerintah. Penghematan waktu itu terjadi karena tim transisi telah mulai bekerja menginventarisasi masalah dan cara penyelesaiannya sekitar dua bulan sebelum hari pelantikan.

"Ini sebuah kebaruan yang harus dipertahankan. Ketika dilantik nanti, Jokowi-JK bisa langsung bekerja," kata Hamdi, dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (10/8/2014).

Hamdi melanjutkan, kinerja tim transisi juga akan lebih mudah karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka diri untuk membahas transisi pemerintahan bersama kubu Jokowi-JK.

Pembahasan transisi itu direncanakan setelah ada putusan resmi dari Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa perolehan suara hasil Pemilu Presiden 2014.

Saat ini, kata Hamdi, tim transisi harus membuka kesempatan untuk publik memberikan masukan. Usulan publik itu merupakan bukti adanya proses demokrasi yang baik dalam pemerintahan Jokowi-JK.

"Ada waktunya kita memberikan usulan, memberikan koreksi, dan ada waktunya kita memberikan trust pada pemerintah," ujarnya.

Seperti diketahui, Jokowi-JK membentuk tim transisi untuk menjalankan sejumlah tugas, di antaranya mempersiapkan hal strategis yang berkaitan dengan perencanaan pemerintahan 2015.

Tim ini diisi oleh lima figur yang disebut dipilih Jokowi berdasarkan pengalaman dan kompetensinya.

Dari kelima figur itu, hanya dua orang yang berasal dari partai politik pendukung Jokowi, yakni Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, dan politisi Partai Nasdem Akbar Faizal. Sementara partai pendukung lain seperti Hanura, PKB, dan PKPI tak memiliki perwakilan.

Ketua tim transisi adalah mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini M Soemarno. Dua deputi lainnya adalah Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, dan pengamat intelijen Andi Widjajanto.

Dalam pekerjaannya, tim transisi membentuk belasan pokja. Beberapa pokja yang menjadi priotitas adalah pokja APBN, kartu Indonesia pintar, kartu Indonesia sehat, pokja desa, pokja nelayan dan petani. Pokja merupakan organ khusus yang dibentuk di bawah tim transisi untuk merancang kebijakan pemerintahan Jokowi-JK agar sesuai visi dan misi serta agar pemerintahan di masa transisi berjalan mulus.