Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Transisi Jokowi-JK Harus Diawasi Agar Tak Jadi Tukang Transaksi Politik

Kompas.com - 09/08/2014, 20:41 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti dari Centre for Strategic of International Studies (CSIS) J Kristiadi menilai masyarakat harus mengawasi kerja tim transisi yang dibentuk presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut Kristiadi, tim transisi ini rawan disalahgunakan menjadi tim transaksi politik.

"Ini harus kita awasi supaya tim transisi jangan menjadi tukang transaksi politik. Ini enggak mudah karena transaksi sudah jalan sejak lama, dan sudah menjadi bagian dari sistem kekuasaan di Indonesia," kata Kristiadi, Sabtu (9/8/2014), di Jakarta.

Menurut dia, transaksi politik sudah sistemik mengingat fenomena itu cenderung mewarnai setiap proses pemilihan langsung seperti pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah. Olehkarena itu, lanjut dia, masyarakat melalui media harus membantu Jokowi untuk mencermati fenomena tersebut.

"Bagaimana dia bisa tahu? Lewat media, media kasih tahu kalau Jokowi mau transaksi, makanya Pak Jokowi harus transparan," kata Kristiadi.

Ia juga meminta masyarakat mengawasi agar nama-nama yang diajukan parpol sebagai calon menteri tersebut bisa membuktikan rekam jejaknya. Menurut Kristiadi, dalam masa transisi pemerintahan, presiden baru sudah harus menyiapkan orang-orang terbaiknya untuk duduk dalam kabinet nanti. Dia pun mengapresiasi pembentukan tim transisi yang dilakukan Jokowi-Kalla.

Tim Transisi Jokowi-JK diketuai oleh Rini M Soemarno, mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Rini dibantu empat orang staf deputi, yakni Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Sekretaris Tim Pemenangan I Andi Widjajanto, Sekretaris Tim Pemenangan II Akbar Faizal, dan Juru Bicara Jokowi-JK Anies Baswedan.

Tim tersebut dibantu 16 kelompok kerja yang berada di bawah setiap divisi. Tugas tim transisi adalah memetakan persoalan dan menyusun program bagi pemerintahan Jokowi. Tim transisi juga menyusun struktur kabinet.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DPR Libatkan Sejumlah Komisi untuk Perkuat Pengawasan Ibadah Haji 2024

DPR Libatkan Sejumlah Komisi untuk Perkuat Pengawasan Ibadah Haji 2024

Nasional
Upacara 17 Agustus Digelar di Jakarta dan IKN, Jokowi: Masa Transisi

Upacara 17 Agustus Digelar di Jakarta dan IKN, Jokowi: Masa Transisi

Nasional
 Bareskrim: Polisi Thailand Sudah Bergerak Buru Fredy Pratama

Bareskrim: Polisi Thailand Sudah Bergerak Buru Fredy Pratama

Nasional
Cuti Ayah Masih Minim, UU KIA Dinilai Bakukan Peran Domestik untuk Ibu

Cuti Ayah Masih Minim, UU KIA Dinilai Bakukan Peran Domestik untuk Ibu

Nasional
Pansel Diminta Berani Tolak Pimpinan KPK Jadi Jatah Pihak Tertentu

Pansel Diminta Berani Tolak Pimpinan KPK Jadi Jatah Pihak Tertentu

Nasional
Isu Amandemen Kelima UUD 1945 dan Keterwakilan Masyarakat

Isu Amandemen Kelima UUD 1945 dan Keterwakilan Masyarakat

Nasional
Mendagri Sebut Anggota DPR Hanya Bersumsi soal 40 Persen Pj Kepala Daerah Tak Layak

Mendagri Sebut Anggota DPR Hanya Bersumsi soal 40 Persen Pj Kepala Daerah Tak Layak

Nasional
Hukuman Eks Pejabat Bea Cukai Andhi Pramono Diperberat Jadi 12 Tahun Penjara

Hukuman Eks Pejabat Bea Cukai Andhi Pramono Diperberat Jadi 12 Tahun Penjara

Nasional
Demokrat Ingin Pertahankan Koalisi Indonesia Maju pada Pilkada 2024

Demokrat Ingin Pertahankan Koalisi Indonesia Maju pada Pilkada 2024

Nasional
Partai Perindo Dukung Eri Cahyadi Maju pada Pilkada Surabaya 2024

Partai Perindo Dukung Eri Cahyadi Maju pada Pilkada Surabaya 2024

Nasional
Komnas Perempuan Khawatir UU KIA Berakibat Diskriminasi Saat Perekrutan Pekerja

Komnas Perempuan Khawatir UU KIA Berakibat Diskriminasi Saat Perekrutan Pekerja

Nasional
Survei Litbang 'Kompas' Sebut KPK Dinilai Diintervensi, Wakil Ketua: Jalur Komando dari Instansi Luar Harus Diputus

Survei Litbang "Kompas" Sebut KPK Dinilai Diintervensi, Wakil Ketua: Jalur Komando dari Instansi Luar Harus Diputus

Nasional
Sengketa Pileg yang Dikabulkan MK Naik 3 Kali Lipat, KPU Sebut Ada Konteks yang Beda

Sengketa Pileg yang Dikabulkan MK Naik 3 Kali Lipat, KPU Sebut Ada Konteks yang Beda

Nasional
Masalah Lahan Jadi Kendala Pembangunan IKN, Mendagri Janji Bantu Basuki Hadimuljono

Masalah Lahan Jadi Kendala Pembangunan IKN, Mendagri Janji Bantu Basuki Hadimuljono

Nasional
Jokowi Kunjungi Posyandu di Bogor, Tinjau Upaya Cegah 'Stunting'

Jokowi Kunjungi Posyandu di Bogor, Tinjau Upaya Cegah "Stunting"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com