Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Transisi Jokowi-JK Harus Diawasi Agar Tak Jadi Tukang Transaksi Politik

Kompas.com - 09/08/2014, 20:41 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti dari Centre for Strategic of International Studies (CSIS) J Kristiadi menilai masyarakat harus mengawasi kerja tim transisi yang dibentuk presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut Kristiadi, tim transisi ini rawan disalahgunakan menjadi tim transaksi politik.

"Ini harus kita awasi supaya tim transisi jangan menjadi tukang transaksi politik. Ini enggak mudah karena transaksi sudah jalan sejak lama, dan sudah menjadi bagian dari sistem kekuasaan di Indonesia," kata Kristiadi, Sabtu (9/8/2014), di Jakarta.

Menurut dia, transaksi politik sudah sistemik mengingat fenomena itu cenderung mewarnai setiap proses pemilihan langsung seperti pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah. Olehkarena itu, lanjut dia, masyarakat melalui media harus membantu Jokowi untuk mencermati fenomena tersebut.

"Bagaimana dia bisa tahu? Lewat media, media kasih tahu kalau Jokowi mau transaksi, makanya Pak Jokowi harus transparan," kata Kristiadi.

Ia juga meminta masyarakat mengawasi agar nama-nama yang diajukan parpol sebagai calon menteri tersebut bisa membuktikan rekam jejaknya. Menurut Kristiadi, dalam masa transisi pemerintahan, presiden baru sudah harus menyiapkan orang-orang terbaiknya untuk duduk dalam kabinet nanti. Dia pun mengapresiasi pembentukan tim transisi yang dilakukan Jokowi-Kalla.

Tim Transisi Jokowi-JK diketuai oleh Rini M Soemarno, mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Rini dibantu empat orang staf deputi, yakni Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Sekretaris Tim Pemenangan I Andi Widjajanto, Sekretaris Tim Pemenangan II Akbar Faizal, dan Juru Bicara Jokowi-JK Anies Baswedan.

Tim tersebut dibantu 16 kelompok kerja yang berada di bawah setiap divisi. Tugas tim transisi adalah memetakan persoalan dan menyusun program bagi pemerintahan Jokowi. Tim transisi juga menyusun struktur kabinet.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com