Dana untuk Pembentukan Kantor Transisi Capai Rp 1 Miliar

Menurut Deputi Tim Transisi Jokowi-Kalla, Andi Widjajanto, dana untuk pembangunan kantor transisi tersebut berasal dari kantong Jokowi-Kalla dan partai politik pendukung. "Bayangkan, 80 orang bekerja selama tiga bulan, ratusan juta, mungkin Rp 1 miliar nyampelah," kata Andi di Jakarta, Sabtu (9/8/2014).

Andi mengatakan, rincian pembiayaan kantor transisi ini akan dicatat dalam laporan keuangan. Selaku Deputi Tim Transisi, Andi juga mengaku digaji. Namun, dia enggan menyebutkan nilai gaji yang diterimanya.

Menurut Andi, gaji masing-masing deputi berbeda-beda bergantung pada kapasitas dan kualifikasi pekerjaan tiap deputi. Ada empat deputi yang bekerja di bawah Ketua Tim Transisi Rini Soemarmo.

Masing-masing deputi, menurut Andi, membentuk kelompok kerja sendiri. Setiap pokja juga menerima dana yang berbeda-beda bergantung pada kebutuhannya. "Pokja diberikan dukungan finansial untuk lakukan aktivitasnya. Misalnya, ada pokja ingin lakukan FGD dan juga pojka inginkan kelompok studi di universitas tertentu untuk lakukan kajian awal. Itu seluruhnya didukung oleh kantor transisi," tutur Andi.

Dia juga mengatakan, setiap deputi tim transisi tidak bekerja karena ditawari posisi menteri. Tim transisi, katanya, tidak mungkin masuk dalam kabinet. Justru tim transisi inilah yang nanti memberi masukan kepada Jokowi mengenai para calon menteri.

"Nanti Pak Jokowi kan bentuk headhunters-nya. Kalo headhunters-nya juga diletakkan di transisi, seratus persen kami tidak. Headhunters kan buru orang, enggak mungkin kami buru diri sendiri. Pasti tim transisi enggak masuk kabinet karena kami wakili Pak Jokowi untuk seleksi nama-nama itu," kata Andi.

Tim transisi ini dibentuk untuk mempersiapkan hal-hal strategis yang berkaitan dengan perencanaan 2015, termasuk mengenai susunan kabinet. Andi mengatakan, tim diberi waktu hingga 31 September untuk menyelesaikan tugasnya, termasuk mengenai rancangan kabinet.

"Pada dasarnya, kami mengkaji seluruhnya. Mengkaji dengan adanya menko atau mengkaji tanpa menko, 15 September akan selesai," ujar Andi.