Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Prabowo-Hatta: Berkas Gugatan Tak Lengkap Merupakan Strategi

Kompas.com - 08/08/2014, 13:22 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Anggota tim hukum pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Didi Supriyanto, mengakui bahwa penjelasan di dalam berkas permohonan perselihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi memang belum lengkap. Namun, menurut dia, berkas itu akan segera dilengkapi dalam proses persidangan selanjutnya.

"Kalau tidak detail, di dalam pembuktian kita detailkan. Kalau tidak lengkap, dalam pembuktian kita lengkapi," kata Didi seusai sidang PHPU yang tengah diskors di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2014).

Menurut dia, tidak lengkapnya isi berkas tersebut merupakan salah satu strategi khusus untuk menghadapi sidang. "Untuk menghadapi semua ini harus ada strategi," ujarnya.

Sebelumnya, KPU dan Bawaslu mempermasalahkan berkas gugatan Prabowo yang data-datanya dianggap tidak jelas. Salah satunya, dalam berkas gugatan, Prabowo-Hatta meminta MK untuk menetapkan hasil pemilu sesuai perhitungan mereka, yakni 67.139.153 suara untuk Prabowo-Hatta dan 66.435.124 suara untuk Joko Widodo-Jusuf Kalla.

KPU dan Bawaslu mempertanyakan bagaimana angka tersebut didapatkan karena tidak ada penjelasan mendetail di berkas gugatan.

Baca juga:

KPU: Hitungan Klaim Menang Prabowo-Hatta Tak Jelas

KPU: Jika Prabowo-Hatta Ditambah 1,2 Juta Suara, Jokowi-JK Tetap Unggul

Jawaban Bawaslu kepada Prabowo: Siapa Saja yang Curang? Kenapa Baru Lapor Sekarang?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Grace Natalie Bantah Kabar Jokowi Sodorkan Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Grace Natalie Bantah Kabar Jokowi Sodorkan Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Kasus Pengadaan Pesawat Garuda, Soetikno Soedarjo Dituntut 6 Tahun Bui

Kasus Pengadaan Pesawat Garuda, Soetikno Soedarjo Dituntut 6 Tahun Bui

Nasional
Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo

Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo

Nasional
Lawatan ke Perancis, KSAU Tinjau Produksi Teknologi Radar GCI yang Bakal Perkuat TNI AU

Lawatan ke Perancis, KSAU Tinjau Produksi Teknologi Radar GCI yang Bakal Perkuat TNI AU

Nasional
Usul Bentuk Satgas, Sukamta: Kalau Tidak Merasa Bersalah Atas Kehilangan Data, Berarti Penyelenggara Negara Sakit

Usul Bentuk Satgas, Sukamta: Kalau Tidak Merasa Bersalah Atas Kehilangan Data, Berarti Penyelenggara Negara Sakit

Nasional
Serangan Siber Berulang, Anggota DPR Desak BSSN Diisi Sosok Mampu dan Kompeten

Serangan Siber Berulang, Anggota DPR Desak BSSN Diisi Sosok Mampu dan Kompeten

Nasional
Pemerintah dan DPR Sepakat Bawa 26 RUU Kabupaten/Kota ke Rapat Paripurna

Pemerintah dan DPR Sepakat Bawa 26 RUU Kabupaten/Kota ke Rapat Paripurna

Nasional
Banyak Serangan Siber, TB Hasanuddin: Ini Kecelakaan atau Kebodohan Nasional?

Banyak Serangan Siber, TB Hasanuddin: Ini Kecelakaan atau Kebodohan Nasional?

Nasional
PAN Akan Gelar Rakernas, Siapkan Zulhas Jadi Ketua Umum Lagi

PAN Akan Gelar Rakernas, Siapkan Zulhas Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
DPR Heran Tak Ada 'Back Up' Data PDN yang Diserang, BSSN 'Lempar Bola' ke Kominfo

DPR Heran Tak Ada "Back Up" Data PDN yang Diserang, BSSN "Lempar Bola" ke Kominfo

Nasional
Budi Arie Beberkan Kronologi Serangan Siber ke PDN yang Bikin Layanan Lumpuh

Budi Arie Beberkan Kronologi Serangan Siber ke PDN yang Bikin Layanan Lumpuh

Nasional
8 Orang Sudah Daftar Seleksi Capim-Calon Dewas KPK

8 Orang Sudah Daftar Seleksi Capim-Calon Dewas KPK

Nasional
Pastikan Bansos Beras Lanjut Sampai Desember, Jokowi Sebut Anggaran Mencukupi

Pastikan Bansos Beras Lanjut Sampai Desember, Jokowi Sebut Anggaran Mencukupi

Nasional
Jokowi Diminta Jelaskan ke Publik Terkait Peretasan Sistem PDN

Jokowi Diminta Jelaskan ke Publik Terkait Peretasan Sistem PDN

Nasional
Wakil Ketua Komisi III: 82 Anggota DPR Terlibat Judi 'Online', MKD Akan Ambil Sikap

Wakil Ketua Komisi III: 82 Anggota DPR Terlibat Judi "Online", MKD Akan Ambil Sikap

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com