Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LSI Gratiskan Survei karena Anas Tak Berduit

Kompas.com - 07/08/2014, 15:04 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pendiri lembaga survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengaku pernah melakukan survei gratis untuk Anas Urbaningrum yang saat itu mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Demokrat tahun 2010. Denny mengatakan, salah satu alasan survei gratis itu karena Anas mengaku tak memiliki dana.

"Saat itu saya tanya Anas. Anas bilang, bang saya enggak punya dana. Saya percaya karena Anas, kan hanya aktivis dulu, HMI, dan dari KPU. Jadi saya tidak keberatan survei pakai dana pribadi saya," terang Denny saat bersaksi dalam sidang Anas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (7/8/2014).

Selain itu, menurut Denny, survei yang ia lakukan juga bagian dari strategi pemasaran lembaga surveinya. Sebab, menurut Denny, Partai Demokrat merupakan partai yang besar. Menurut Denny, reputasi lembaganya juga akan semakin dipandang baik jika Anas menang dalam kongres tersebut. Ia membantah, survei gratis itu diberikan dengan imbalan akan menangani survei pilkada.

"Saya bangga bisa memenangkan saudara Anas. Reputasi saya akan naik. Saya hanya back up saja dan biayanya terukur, maka pakai biaya pribadi tidak masalah," kata Denny.

Denny menjelaskan, survei yang dilakukannya saat itu juga tidak memerlukan biaya besar karena responden hanya dihubungi melalui telepon. Tak hanya itu, Denny juga mengaku membiayai iklan politik Anas di media massa.

"Survei hanya telepon, biayanya cuma Rp 10 juta. Yang mahal biaya iklan karena ada foto Anas," jelas Denny.

Dalam dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Anas disebut mendapat fasilitas survei gratis dari LSI senilai Rp 478, 632 juta. Survei itu terkait pencalonan Anas sebagai ketua umum dalam Kongres Partai Demokrat tahun 2010.

Jaksa mengatakan, fasilitas gratis itu diberikan karena jika Anas terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, LSI dijanjikan mendapat pekerjaan survei untuk pemilihan bupati maupun wali kota dari Partai Demokrat. Anas menerima gratifikasi survei tersebut saat ia menjabat sebagai anggota DPR RI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Nasional
Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Nasional
Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

Nasional
Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Nasional
KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Nasional
Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Nasional
Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasional
Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Nasional
[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

Nasional
Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Mengaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Mengaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com