Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belajar Membangun Demokrasi Sehat

Kompas.com - 06/08/2014, 14:49 WIB


KOMPAS.com
- Saat penghitungan cepat mencapai 90 persen dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta tahun 2012, calon gubernur Fauzi Bowo sudah memberikan selamat kepada pesaingnya, Joko Widodo. "Kami sadar, dalam setiap kompetisi ada yang menang, ada yang kalah. Ada yang terpilih dan tidak terpilih. Mari kita junjung proses demokrasi yang menentukan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2012-2017. Kepada masyarakat, saya imbau jaga ketenangan karena kemenangan ini adalah milik Kota Jakarta. Saya ajak warga Jakarta untuk menyikapi hasil pilkada dengan baik," ujar Fauzi (Kompas, 21/9/2012).

Sikap negarawan Fauzi Bowo itu memang pantas diingat kembali dan menjadi pembelajaran ketika proses Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 masih berlangsung saat ini. Sikap negarawan Fauzi itu menunjukkan suatu sikap berdemokrasi yang sehat dan dewasa. Mampu berkompetisi secara ketat, mampu menerima kekalahan, mampu memberikan selamat kepada pemenang, dan bahkan mengajak masyarakat untuk menyikapi hasil pilkada dengan baik.

Tanggal 6 Agustus, hari ini, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang permohonan sengketa pilpres. Berbagai dugaan pelanggaran dalam pilpres akan diuji dalam sidang terhormat MK. Penyelesaian sengketa pilpres di MK memang menjadi amanat dan mekanisme konstitusional yang layak ditempuh oleh capres dan cawapres yang ingin menggugat dugaan pelanggaran pilpres. Terlepas dari substansi permohonan, putusan MK yang final dan mengikat seharusnya dapat diterima dengan lapang dada.

Selanjutnya, bangsa Indonesia, terutama kedua pasangan capres-cawapres yang berkompetisi, termasuk kalangan politisi dari kedua kubu, perlu memiliki kesadaran bersama dan sikap kenegarawanan. Kesadaran bahwa membangun demokrasi yang sehat dan dewasa, serta membangun bangsa ini jauh lebih penting daripada persoalan menang atau kalah.

Akan tetapi, pemberitaan akhir-akhir ini semakin membuat banyak kalangan mengelus dada. Berbagai upaya akan terus dilakukan untuk mengekspresikan ketidakpuasan, kekalahan, atau mungkin nafsu kekuasaan yang besar. Misalnya, membentuk panitia khusus (pansus) pilpres, memboikot Sidang Umum MPR, bahkan sampai gerakan people power.

Jika dilakukan, berbagai upaya itu semakin menguatkan persepsi selama ini bahwa kalangan politisi hanya haus kekuasaan, pragmatis, dan tidak pernah memikirkan nasib rakyat. Kekuasaan ingin diraih sekadar untuk mencapai kepuasan pribadi, bukan membela dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Padahal, rakyat sudah berperan aktif menyukseskan Pilpres 2014 sehingga berlangsung aman dan damai.

Pengamat politik J Kristiadi menilai, politisi yang melakukan manuver dan tidak menerima kegagalan dalam pilpres merupakan politisi yang memiliki kedangkalan berpikir. "Karakter politisi sudah tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi bangsa yang besar ini," katanya.

Rencana manuver politik yang berlebihan, seperti membuat pansus, memboikot Sidang Umum MPR, atau melakukan gerakan massa, juga menunjukkan terjadi reduksi terhadap kehidupan demokrasi. Demokrasi yang seharusnya menjadi instrumen untuk menyejahterakan rakyat dijungkirbalikkan.

Demokrasi semata-mata dipandang sebagai alat untuk mencapai kekuasaan. Kekuasaan yang gagal diraih dianggap atau ibarat sebagai "bencana" yang menghancurkan berbagai kepentingan, baik kepentingan politik maupun ekonomi.

Juru bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Jusuf Kalla, Ferry Mursyidan, menilai, sikap para elite politik terhadap demokrasi dan kontestasi politik sedang diuji. "Jangan sampai ada pandangan dari masyarakat bahwa yang tidak siap dan tidak mau berdemokrasi dengan sehat dan dewasa ternyata elite politik," katanya. Jika itu yang terjadi, demokrasi Indonesia dan parpol akan memasuki masa suram.

Mudah-mudahan saja, para elite dapat menghormati semua proses yang berjalan, terutama sidang di MK. Para hakim MK yang mengadili sengketa pilpres diharapkan independen dan jujur. Apa pun putusan MK, diharapkan tensi atau ketegangan dalam pilpres benar-benar mulai meredup sehingga seluruh komponen bangsa kembali bekerja dan beraktivitas dengan tenang membangun negeri sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Karena itu, jika MK sudah memutus sengketa pilpres dan Jokowi tetap menjadi presiden terpilih sesuai penghitungan suara yang dilakukan KPU, pemerintahan Jokowi seharusnya didukung penuh. Dengan demikian, seluruh elemen bangsa dapat bersatu membangun bangsa ini dan memberikan kesempatan kepada pemerintahan kabinet Jokowi bekerja keras. (Ferry Santoso)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com