Pemerasan TKI, Presiden Didesak Panggil Menakertrans

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didesak untuk memanggil Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar terkait dugaan pemerasan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berlangsung di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Presiden juga diminta memanggil Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) terkait hal yang sama.

"Presiden perlu panggil dan mintai keterangan dari menteri tenaga kerja dan kepala BNP2TKI karena dianggap lalai dan bertanggung jawab terhadap merebaknya praktik pungli terhadap TKI di bandara. Kejadian ini sudah terjadi lama, namun baru terungkap setelah ada sidak KPK," kata Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yunto melalui pesan singkat, Rabu (30/7/2014).

Dia mengatakan, Presiden sedianya tidak ragu memecat Menakertrans dan Kepala BNP2TKI jika diperlukan. Selain itu, Presiden seharusnya memberikan instruksi kepada keduanya untuk melakukan pembenahan sistem yang memberikan perlindungan TKI. Ia juga meminta Polri menindak tegas oknum anggota polisi yang sempat diamankan dalam inspeksi mendadak (sidak) KPK, Polri, dan UKP4 di Bandara Soekarno-Hatta beberapa waktu lalu.

"Menteri Hukum dan HAM atau Dirjen Imigrasi juga harus copot dan mengganti semua pegawainya yang dinilai terlibat atau membiarkan praktik pungli TKI ini terjadi di Bandara Soekarno-Hatta," ujarnya.

Emerson mengatakan, pungli terhadap TKI kemungkinan akan terulang kembali jika tidak ada tindakan tegas terhadap pelakunya. Dalam sidak yang dilakukan KPK, UKP4, dan Polri sebelum Lebaran lalu, sebanyak 18 orang sempat diamankan. Dua di antaranya merupakan anggota Polri, dan satu lagi adalah oknum TNI. Ke-18 orang tersebut diduga terlibat pungli terhadap TKI dan warga negara asing.

Setelah diperiksa intensif, 18 orang tersebut dilepaskan. Anggota TNI yang diamankan dikembalikan ke kesatuannya dan anggota Polri yang sempat diamankan kemudian diperiksa Profesi Pengamanan (Propam). Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebelumnya mengatakan, pemerasan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) di bandara bisa mencapai Rp 325 miliar per tahun. Nilai itu dihitung dengan mengasumsikan setiap TKI dimintai uang Rp 2,5 juta. Dalam satu tahun, ada sekitar 360.000 TKI.

"Bila hanya 50 persen TKI saja diperas maka jumlah hasil pemerasan itu ternyata sangat fantastis, yaitu kira-kira sebesar 130.000 kali Rp 2.500.000 sama dengan Rp 325 miliar per tahun," kata Bambang melalui pesan singkat beberapa waktu lalu.

Hasil kajian KPK menemukan bahwa di Terminal III Bandara Soekarno-Hatta (terminal khusus TKI hingga tahun 2007) ada kelemahan yang berpotensi menjadi sasaran tindak pidana korupsi. Contohnya, kurs valas dari market rate di money changer yang rendah dan merugikan TKI, mahalnya tarif angkutan darat yang disediakan Kemenakertrans, tidak jelasnya waktu tunggu sejak membeli tiket sampai dengan berangkat, hingga banyaknya praktik pemerasan, penipuan, dan berbagai perlakuan buruk lainnya.

Selain itu, KPK menemukan Indikasi keterlibatan aparat bersama-sama dengan oknum BNP2TKI, portir, cleaning service, dan petugas bandara dalam mengarahkan TKI kepada calo atau preman untuk proses kepulangan. Para TKI tersebut diduga dipaksa untuk menggunakan jasa money changer dengan nilai yang lebih rendah.