Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MS Hidayat: Golkar Tak Punya Pengalaman Jadi Oposisi

Kompas.com - 17/07/2014, 14:44 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Golkar, MS Hidayat, angkat bicara soal kemungkinan partainya pindah haluan koalisi pasca-pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) 22 Juli mendatang apabila Prabowo Subianto-Hatta Rajasa kalah. Menurut Hidayat, dalam berpolitik, tidak ada yang permanen. Terlebih lagi, Golkar selama ini tak pernah menjadi partai oposisi.

"Secara tradisi, Golkar dari dulu tidak pernah ada di luar pemerintahan. Jadi, dia enggak punya pengalaman. Siapa tahu Pak Ical ingin mencoba di luar tradisi. Tradisi baru," sindir Hidayat seusai rapat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Kamis (17/7/2014).

Menteri Perindustrian itu menilai wajar apabila koalisi Prabowo-Hatta yang dimotori Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN) menggalang koalisi permanen untuk di parlemen. Namun, Hidayat mengingatkan bahwa tidak ada yang abadi dalam berpolitik.

"Di politik itu tidak ada yang permanen, yang permanen itu kepentingan," ujar mantan Ketua Umum Kadin ini.

Hidayat menuturkan, ada internal Golkar yang ingin benar-benar berkoalisi permanen dengan Prabowo-Hatta apa pun hasil keputusan KPU. Namun, Hidayat melihat kader Golkar lebih banyak yang berpandangan pragmatis. Untuk saat ini, ucap Hidayat, Golkar bisa tetap patuh pada keputusan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang menandatangani kontrak koalisi permanen itu. Namun, keputusan KPU akan sangat menentukan sikap Golkar terkait koalisi permanen itu.

"Biarkan saja setelah tanggal 22 nanti itu bergulir," ujar Hidayat yang mulai diwacanakan maju sebagai salah satu calon ketua umum menggantikan Aburizal ini.

Pada Senin (14/7/2014), para pemimpin parpol pendukung Prabowo-Hatta menandatangani kesepakatan kerja sama Koalisi Merah Putih di parlemen 2014-2019. Enam partai pendukung Koalisi Merah Putih di parlemen tersebut adalah Partai Gerindra, PPP, PAN, PKS, dan Partai Golkar. Satu partai pendukung Prabowo-Hatta, yakni Partai Demokrat, justru tidak hadir dalam deklarasi. Partai politik yang mendeklarasikan ini yakin bahwa Prabowo-Hatta akan ditetapkan sebagai pemenang Pemilu Presiden 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com