Komnas HAM Sebut Kelompok Rentan Sudah Terfasilitasi Baik dalam Pilpres

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Pemantauan Pilpres Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Maneger Nasution mengatakan, fasilitas pelaksanaan pemilu presiden bagi kelompok rentan yang terdiri atas peyandang disabilitas, narapidana, dan juga penghuni rumah sakit telah dipenuhi dengan baik.

Maneger menambahkan, ketersediaan logistik mulai dari surat suara hingga ketersediaan fasilitas yang memudahkan akses pemberian suara telah mengalami peningkatan.

"Terkait dengan pemenuhan hak konstitusional terhadap kelompok rentan, terutama tahanan dan penyandang disabilitas sudah terfasilitasi dengan baik," ujar Maneger di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (15/7/2014).

Maneger menambahkan, pengadaan logistik untuk melakukan pencoblosan di rumah sakit juga sudah dilengkapi. Para pasien pun dipermudah aksesnya menuju tempat pemungutan suara terdekat.

"Kalau yang tidak bisa keluar ke TPS terdekat, mobil datang menjemput ke rumah sakit," kata Maneger.

Maneger menuturkan, Komnas HAM terus memantau penyediaan fasilitas untuk memudahkan kelompok rentan memberikan hak suaranya. Dalam pantauan tersebut, imbuh Maneger, pihaknya masih menemukan kelemahan dalam hal pendataan daftar pemilih.

"KPU (Komisi Pemilihan Umum) masih mengandalkan data pemilu legislatif padahal data sudah berubah. Kalau disabilitas selama ini tidak didata, di pilpres tidak terdata," ujarnya.

Wakil Ketua Umum Komnas HAM Ansori Sinungan menambahkan, perbaikan pengadaan fasilitas bagi kelompok rentan tersebut tak lepas dari peran Komnas HAM yang memberi rekomendasi kepada penyelenggara pemilu. Ia mengatakan, pihaknya secara proaktif melaporkan kurangnya pelayanan bagi kelompok rentan sehingga hak warga negara untuk memberikan suaranya dalam pemilu presiden dapat terpenuhi.

"Contohnya, di rumah sakit di Semarang tadinya hanya ada 15 orang dari 900 orang yang bisa mencoblos. Tapi setelah kita beri masukan, bisa sampai 1.200. Itu contoh perbaikan dari Komnas HAM," ujarnya.