Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Ingatkan KPU Segera Koreksi Formulir C1 di Situs

Kompas.com - 15/07/2014, 15:01 WIB
Arimbi Ramadhiani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu Nelson Simanjuntak mengatakan kesalahan penulisan angka pada formulir C1 yang sudah diunggah ke laman situs resmi Komisi Pemilihan Umum, harus segera dikoreksi. Jika tidak, maka kesalahan tersebut akan terbawa hingga rekapitulasi tingkat nasional.

"Itu harus dikoreksi. Tanda-tanda di tip-ex, supaya dikoreksi. Hitungannya tidak pas, jumlah suara sah dua pasangan calon, ditambah suara tidak sah," ujar Nelson di Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa (15/7/2014).

Seharusnya, kata Nelson, jumlah suara sah ditambah suara tidak sah, sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan. Menurut dia, jika rekapitulasi di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sudah salah, maka akan terlihat di tingkat nasional.

"Kalau penjumlahan di bawah sudah salah, akan keliatan ke nasional. Pendataan itu harus dilakukan secara akurat," tegas Nelson.

Nelson menuturkan, sebelumnya saat pileg, di tingkat provinsi banyak kesalahan pembulatan data. Hal ini terjadi karena KPU tidak segera mengoreksi di tingkat bawah, yakni PPS, Kecamatan, dan Kota/Kabupaten. Untuk itu, Bawaslu memfokuskan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di tingkat bawah, untuk segera memberikan rekomendasi perbaikan agar kesalahan tidak terbawa hingga nasional.

Sejauh ini, rekomendasi Panwaslu yang telah dipenuhi adalah pemungutan suara ulang. "Ditemukan lebih dari 1 orang pemilih yang memberikan suaranya lebih dari 1 kali. Sehingga harus diulang (pemungutan suara)," kata Nelson.

Sementara itu, kepada pemilih yang bersangkutan, Panwaslu memberikan sanksi tindak pidana pemilu yang kini tengah diproses.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Nasional
PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

Nasional
PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

Nasional
Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

Nasional
PAN DKI Ingin Duetkan Anak Zulhas dan Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024

PAN DKI Ingin Duetkan Anak Zulhas dan Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com