Bawaslu Diminta Serius Lakukan Pengawasan

JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Abdullah Dahlan, mengatakan, Badan Pengawas Pemilu harus secara serius melakukan pengawasan di daerah-daerah. Selain itu, Bawaslu juga diminta transparan dalam melakukan pengawasan.

"Bawaslu harus serius melakukan pengawasan tiap tabulasi penghitungan suara di daerah," ujar Abdullah di Bawaslu, Jakarta, Jumat (11/7/2014).

Abdullah menuturkan, ia beserta Koalisi Masyarakat Sipil telah melakukan audiensi bersama Bawaslu, terkait pengawasan Bawaslu pasca-pencoblosan. Menurut peta politik terakhir, ada kekhawatiran munculnya kecurangan pasca-pemungutan suara pada Rabu (9/7/2014).

Untuk itu, Bawaslu memegang peranan penuh dalam mengawasi kecurangan tersebut. Sementara itu, Wakil Koordinator Bidang Advokasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Yati Andriani, mengatakan hal yang serupa.

Hasil final yang ditentukan Komisi Pemilihan Umum sangat ditentukan kinerja Bawaslu. Jika Bawaslu tidak memaksimalkan fungsinya dalam mengawasi proses penghitungan suara dari tingkat desa sampai nasional, maka ada potensi terjadi upaya-upaya yang mencederai demokrasi masyarakat dalam pemilu.

"Kami ingin mengetahui apa rencana kerja Bawaslu dan apa yang tengah dilakukan Bawaslu. Apakah proses berjalan baik?" kata Yati.

Yati menambahkan bahwa ia ingin mengetahui bagaimana upaya Bawaslu mencegah adanya potensi kecurangan terhadap hasil rekapitulasi oleh KPU. Ia ingin memastikan apakah saat di lapangan, Bawaslu benar-benar melakukan fungsinya di 33 provinsi.

Selain itu, Yati juga menegaskan, Bawaslu harus bekerja sama dengan kepolisian karena dua institusi ini memiliki kewenangan untuk memantau pelanggaran. "Kapolri sudah membuka pintu untuk pengawasan rekapitulasi sampai tingkat akhir. Kami ingin tahu, apakah Bawaslu juga akan melakukan hal yang sama," imbuh Yati.