Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden: Polri-TNI Jangan Anggap Ringan Situasi

Kompas.com - 03/07/2014, 23:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Enam hari menjelang pemungutan suara Pemilu Presiden 2014, Kamis (3/7/2014), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan instruksi terkait pengamanan pemilu oleh Polri dan TNI. Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden.

Presiden meminta jajaran Polri dan TNI agar tidak menganggap ringan situasi menjelang hingga beberapa waktu setelah pemungutan suara pada 9 Juli. ”Sebelum 9 Juli dan beberapa hari setelahnya, hingga situasi dianggap benar-benar aman, jajaran Polri dan TNI siap dan siaga. Operasi atau kegiatan pengamanan oleh polisi akan terus berlangsung,” kata Yudhoyono seusai rapat kabinet.

Presiden berharap, jajaran kepolisian menindak semua pelanggaran hukum, misalnya aksi-aksi kekerasan, perusakan, atau pembakaran yang bisa saja terjadi, yang dilakukan pihak mana pun.

Selain itu, ia juga menegaskan agar Polri membantu penyelenggaraan pemilu jika terjadi pelanggaran terhadap aturan pemilu, misalnya praktik politik uang. ”Ada aturannya, tinggal dijalankan dengan tegas. Negara tidak akan melakukan pembiaran,” katanya.

Tugas nasional

Rapat kabinet terbatas dihadiri Wakil Presiden Boediono, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Chairul Tanjung, Menko Kesra Agung Laksono, Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, Menhan Purnomo Yusgiantoro, Mendagri Gamawan Fauzi, Menkumham Amir Syamsuddin, Kepala Polri Jenderal Sutarman, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, dan tiga kepala staf TNI.

Presiden membuka rapat kabinet terbatas dengan menegaskan bahwa Polri dibantu TNI harus siap mengemban tugas pengamanan tersebut.

”Tugas nasional kita adalah memastikan keseluruhan Pemilu 2014, pileg dan pilpres, berlangsung damai dan demokratis. Damai dalam arti aman, tertib, dan lancar. Domain Polri dan TNI pada wilayah ini, memastikan pemilu berlangsung aman, tertib, dan lancar,” katanya.

Penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu beserta jajarannya, menurut Presiden, memegang peranan penting. Jika terkait pengamanan dan penjagaan ketertiban, Polri dibantu TNI harus berada di depan.

”Negara tidak ingin, saya tidak ingin, ada tindakan pasca pemungutan suara yang tidak seharusnya terjadi, apakah aksi kekerasan ataupun tindakan destruktif dan main hakim sendiri, dari mana pun datangnya, karena itu akan mencoreng perjalanan, pematangan, dan konsolidasi demokrasi saat ini, yang sebenarnya proses itu berlangsung baik di Indonesia,” tuturnya.

Ia menambahkan, negara dan kita semua harus bisa mencegah tindakan yang bisa menyobek kedamaian, keamanan, dan ketertiban proses pemilu.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyinggung soal netralitas Polri dan TNI. (C Wahyu Haryo/Nasru Alam Aziz)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Nasional
Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Nasional
PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

Nasional
6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

Nasional
Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Nasional
Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi 'Online', Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi "Online", Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Nasional
Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan 'Legacy' Baik Pemberantasan Korupsi

Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan "Legacy" Baik Pemberantasan Korupsi

Nasional
Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Nasional
Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Nasional
Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Nasional
Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Nasional
Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Mayoritas Kelas Bawah hingga Atas Puas Atas Kinerja Jokowi di Bidang Ekonomi

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Kelas Bawah hingga Atas Puas Atas Kinerja Jokowi di Bidang Ekonomi

Nasional
PDN Kominfo Gangguan, Pakar: Ini Krisis Besar, Punya Skenario Penanggulangan?

PDN Kominfo Gangguan, Pakar: Ini Krisis Besar, Punya Skenario Penanggulangan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com